KPK Temukan Dugaan Mark Up di Proyek Whoosh! Tanah Negara Dijual, Harga Digelembungkan

Kereta cepat Whoosh | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka tabir penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Lembaga antirasuah itu menyoroti adanya indikasi penggelembungan harga tanah dan praktik jual beli aset negara dalam proses pembebasan lahan proyek tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa penyelidikan tidak menyasar pada pengoperasian proyek, melainkan pada proses pengadaan lahan yang diduga sarat penyimpangan.
“Yang kami dalami itu bukan pada kegiatan Whoosh-nya, tetapi soal lahan. Ada indikasi pengadaan tanah yang nilainya jauh di atas harga wajar,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurut Asep, modus yang tengah ditelusuri cukup klasik namun merugikan negara: tanah yang seharusnya bernilai Rp10 miliar bisa dihargai hingga Rp100 miliar.
“Kalau harga wajarnya sepuluh tapi dibayar seratus, jelas itu tidak wajar. Uang negara harus dikembalikan,” tegasnya.

Lebih jauh, Asep mengungkap adanya dugaan serius bahwa tanah milik negara justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Ini yang sedang kami dalami. Tanah-tanah milik negara, yang seharusnya tidak perlu dibayar, justru masuk dalam daftar pengadaan lahan proyek,” ungkapnya.

KPK hingga kini masih menelusuri lokasi spesifik praktik tersebut — apakah di kawasan Halim, Tegal Luar, atau di titik-titik lain sepanjang lintasan proyek. Penelusuran dilakukan untuk memastikan adanya dua alat bukti yang cukup sebelum kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.

Penjelasan KPK ini muncul di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah siap menanggung seluruh tanggung jawab, termasuk utang proyek Whoosh, dan meminta publik tidak memperdebatkan untung-rugi proyek itu.

Meski demikian, KPK menegaskan proses hukum berjalan independen.
“Pernyataan politik tidak akan memengaruhi proses penyelidikan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, fokus lembaga antirasuah tetap pada dugaan pelanggaran dalam pengadaan lahan.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menambahkan, penyelidikan masih berada di tahap awal pengumpulan data dan informasi (pulbaket).
“Penyelidikan itu untuk memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Kalau tidak ada, ya selesai. Tapi kalau ada, kami lanjutkan,” jelasnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri merupakan gagasan Presiden Joko Widodo yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dengan dua perusahaan asal Tiongkok, China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Namun sejak awal, proyek ini memang tak lepas dari sorotan publik. Pembengkakan biaya, utang BUMN yang menumpuk, hingga dugaan penyimpangan dalam proses lahan kini kembali menempatkan Whoosh di bawah sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum. [*] Disarikan dari sumber berita media daring