1 month ago
34
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, menyatakan sedang menyiapkan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini setelah Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta. Menurut dia, gugatan tersebut didasari rendahnya partisipasi pemilih.
"Pilkada tahun 2024 ini di Jakarta khususnya ada masalah cukup krusial, yaitu partisipasi pada pemilih sangat rendah dalam sejarah Pilkada di Jakarta. Sementara dulu saja ketika zaman Pak Anies-Sandi, hujan dua hari berturut-turut partisipasi tinggi sekali," kata Riza Patria saat konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, pada Ahad malam, 8 Desember 2024.
Riza sebagai perwakilan tim pemenangan pasangan Rido, juga tim hukum mengaku mempelajari, dan meneliti penyebab partisipasi masyarakat Jakarta yang rendah, yakni banyak warga Jakarta tidak mendapatkan surat undangan memilih atau formulir C6.
"Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan Rido akan mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ucapnya.
Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu mengklaim belum mengetahui penyebab pasti masyarakat Jakarta tidak mendapatkan undangan C6. "Apakah ini disengaja atau tidak disengaja, nanti pada waktunya masyarakat akan tahu. Setidaknya banyak laporan menyampaikan tidak menerima undangan, " jelas Riza Patria.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ini berharap kejadian soal partisipasi rendah bisa menjadi pelajaran dalam membangun demokrasi lebih baik. "Tentunya menjadikan suara rakyat adalah suara demokrasi, suara keadilan bagi bangsa dan negara," jelas Riza.
Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta mencapai 58 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka partisipasi pemilih tersebut menurun dibandingkan pilkada pada 2017 yang diikuti oleh 70 persen pemilih. Adapun partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 rata-rata hanya sekitar 68 persen.
Komisioner KPU Jakarta, Fahmi Zikrillah, menyanggah adanya klaim angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 ini menurun karena masih adanya wilayah yang tidak mendapatkan Formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos.
Menurut Fahmi, pihaknya bersama jajaran penyelenggara pilkada di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan sudah melakukan banyak sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pihaknya juga dibantu oleh media melalui pemberitaan terkait dengan tahapan-tahapan pilkada.
“Saya kira C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan. Jadi saya kira tidak ada pengaruh atau tidak menjadi penyebab C pemberitahuan terdistribusikan menjadi alasan tingkat partisipasi menjadi rendah,” katanya, Kamis 5 Desember 2024.
Di sisi lain, Fahmi mengakui pihaknya sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, kota, dan kabupaten terkait Formulir C6 yang tidak terdistribusikan. "Saya kira tidak ada korelasinya (dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah),” tutur Fahmi.
Namun, kata dia, pada prinsipnya seluruh pemilih di Jakarta yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan.
“Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya.
KPU Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur dalam kontenstasi pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan penetapan KPU terhadap hasil rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menduduki posisi teratas perolehan suara terbanyak dengan 2.183.239 suara.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, di Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, pada Ahad, 8 Desember 2024.
Dari hasil penetapan itu, Pramono Anung-Rano Karno unggul dari dua rivalnya. Paslon yang diusung PDIP dan Partai Hanura memeroleh sebanyak 2.183.239 suara dari total 4.714.393 suara sah. Sementara itu Ridwan Kamil-Suswono meraih 1.718.160 suara, sedangkan perolehan terkecil didapatkan oleh Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.
