6 hours ago
14
Seorang warga membawa anak Palestina yang terluka akibat serangan udara Israel di Khan Younis, Gaza, Ahad (19/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sebuah badan pengawas pemerintah AS mengatakan dalam sebuah laporan rahasia bahwa IDF melakukan “ratusan” potensi pelanggaran hak asasi manusia selama perang Gaza. Karena begitu banyaknya jumlah laporan, diperkirakan perlu waktu “beberapa tahun” bagi Departemen Luar Negeri AS untuk meninjaunya.
The Washington Post melaporkan pada Kamis, laporan dari Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri tersebut diselesaikan beberapa hari sebelum gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober.
Laporan tersebut dibuat untuk mendesak kepatuhan pemerintah AS terhadap apa yang disebut Hukum Leahy, yang melarang bantuan kepada unit pasukan keamanan asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
The Post mengungkapkan bahwa laporan rahasia itu mengindikasikan bahwa tentara Israel mungkin telah melakukan ratusan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militernya menggunakan senjata buatan AS.
Menurut surat kabar tersebut, Departemen Luar Negeri AS menerima sekitar 500 laporan – dari lembaga pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan saksi mata – yang mendokumentasikan penggunaan senjata Amerika oleh Israel dalam serangan yang menewaskan warga sipil, termasuk puluhan anak-anak.
Meskipun ada instruksi internal yang mengharuskan laporan-laporan tersebut diselidiki dalam waktu dua bulan, dua pertiga dari kasus-kasus tersebut belum ditangani, dan kementerian masih menunggu tanggapan dari pemerintah Israel.
Salah satu contoh paling menonjol yang dikutip dalam laporan tersebut adalah serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Gaza, menewaskan lebih dari 90 orang, termasuk 25 anak-anak. Laporan lain juga mendokumentasikan serangan terhadap tenda dan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah.
Menurut Washington Post, laporan inspektur jenderal Departemen Luar Negeri menimbulkan keraguan tentang kemungkinan meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya di Gaza.
