1 day ago
12
KEMENTERIAN Sosial atau Kemensos akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026 untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Sebagai persiapan, TIM Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh rencananya akan merekrut guru dan murid pada April 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA. Namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo dengan penanggung jawab adalah Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.
Gus Ipul mengatakan, saat ini, terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.
Rusunawa di Kota Probolinggo Siap Jadi Sekolah Rakyat
Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pemerintah setempat menyiapkan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Mayangan, yang berada di Kecamatan Mayangan, sebagai lokasi sekolah rakyat.
Mensos meninjau Rusunawa itu pada Ahad, 13 April 2025. “Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa satu kabupaten/kota akan berdiri satu sekolah rakyat, dan tahap pertama ditargetkan 200 sekolah rakyat yang dibangun di berbagai kabupaten/kota dan provinsi,” kata Gus Ipul setelah meninjau Rusunawa Mayangan, seperti dikutip dari Antara.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menuturkan Kemensos menerima usulan dari 280 kabupaten/kota dan provinsi, baik lahan seluas 5 hektare maupun gedung yang perlu sedikit renovasi, sehingga bisa dilakukan sebagai lokasi pembelajaran sekolah rakyat pada tahun ini.
“Kami pastikan kabupaten dan kota mana yang siap untuk membangun sekolah rakyat dan mana saja lahannya yang bisa dibangun tahun ini. Kota Probolinggo saya kira dengan gedung itu bisa digunakan empat rombongan belajar (rombel),” kata Gus Ipul.
Untuk itu, kata dia, perlu sarana penunjang di rusunawa itu untuk menjadi sekolah rakyat yang akan dipastikan dalam dua bulan ke depan dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dia mengatakan nantinya sekolah rakyat di Kota Probolinggo bisa menampung sekitar 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dia berharap Rusunawa Mayangan bisa direnovasi dengan sarana penunjang pada tahun ini, sehingga tahun depan bisa memulai pembelajaran sekolah rakyat dengan empat rombel.
Adapun Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan segala kebutuhan pendukung untuk sekolah rakyat, termasuk memilih Rusunawa Mayangan sebagai lokasi sekolah itu. Dia menjelaskan Pemerintah Kota Probolinggo sudah menyiapkan berbagai dokumen dan kebutuhan agar sekolah rakyat bisa segera direalisasikan, sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan bisa dimulai pada tahun ini.
Gedung Pusdiklat Kemensos di Pondok Indah akan Jadi Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Mensos meninjau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi di Margaguna Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia mengatakan bangunan milik Kemensos itu nantinya akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan sekolah rakyat.
“Areanya cukup luas yang mana ini nanti akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan sekolah rakyat. Kita lihat situasinya, kita lihat gedung-gedungnya, semuanya cukup memadai dan tinggal melakukan renovasi di beberapa titik,” kata Gus Ipul setelah peninjauan pada Kamis pagi, 20 Maret 2025.
Jalur melandai yang ramah bagi disabilitas dengan kursi roda di depan salah satu gedung Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, 20 Maret 2025. Tempo/Hanin Marwah
Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, Mensos mengunjungi total empat bangunan. Dua di antaranya terhubung dengan jembatan yang dirancang untuk dijadikan ruang kelas. Sedangkan, dua lainnya untuk asrama, terpisah untuk siswa putra dan putri.
Gus Ipul mengatakan, untuk saat ini, gedung-gedung tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 600 siswa. Terlihat sekitar 25 hingga 30 pasang kursi dan meja di salah satu ruang kelas yang dikunjungi Gus Ipul.
Terlihat dua hingga tiga kasur yang tersedia di beberapa kamar yang turut ditengok Gus Ipul. Setiap kamar dilengkapi kamar mandi di dalamnya. “Untuk satu kamar nanti untuk sekitar enam orang dengan ranjang susun. Dalam waktu dekat mau diuji coba, dibawa ranjangnya untuk diukur apakah muat (masuk kamar),” kata dia.
Mensos menuturkan sekolah rakyat di Pondok Indah itu ditargetkan akan menerima empat rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 25 murid dari jenjang SMA, termasuk di dalamnya siswa-siswi disabilitas. Di samping area gedung utama, Gus Ipul juga menyatakan ada total 1,9 hektare tanah di bagian lain yang akan dijadikan prototipe dari sekolah rakyat.
Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi Dipertimbangkan Jadi Sekolah Rakyat
Kemensos sebelumnya juga sedang mempertimbangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meninjau langsung fasilitas yang akan digunakan sebagai sarana pendukung program tersebut. “Bapak Presiden berencana mendirikan sekolah rakyat untuk siswa Sekolah Dasar di sini (STPL),” kata Agus Jabo dikutip dalam rilis resmi pada Selasa, 4 Februari 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) dan Seskab Teddy Indra Wijaya (kanan) meninjau kamar asrama Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, 8 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut Menteri Sosial dan Seskab meninjau kesiapan salah satu Sekolah Rakyat yang berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) yang rencananya akan dilaksanakan pada ajaran baru 2025/2026. Antara Foto/Asprilla Dwi Adha
Sekolah rakyat direncanakan memanfaatkan kompleks Pangudi Luhur 2 yang sebelumnya difungsikan sebagai pusat rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. STPL itu berdiri di atas lahan seluas 16 hektare dan terbagi ke dalam tiga kompleks. Jika program ini berjalan, layanan rehabilitasi sosial akan dialihkan ke kompleks Pangudi Luhur 1 dan 3.
Usulan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Daerah Minimal 5 Hektare
Sementara itu, terdapat juga usulan lahan untuk sekolah rakyat dari berbagai pemerintah daerah. Gus Ipul mengatakan usulan lahan untuk sekolah rakyat dari pemda minimal memiliki luas lima hektare.
Dia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani, di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
“Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain,” kata Mensos.
Gus Ipul mengatakan Kementerian PU akan menyurvei usulan lahan untuk sekolah rakyat yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian, hasil survei tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
Kementerian PU, kata dia, telah menyurvei 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini sedang memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan. “Setelah itu, masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei,” ucapnya.
Menteri PU Dukung Infrastruktur Sekolah Rakyat
Adapun Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. “Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai,” ujar Dody di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Doddy menuturkan hal tersebut penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dia menjelaskan dukungan Kementerian PU terhadap sekolah rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama mencapai Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, kesuksesan program sekolah rakyat tidak dapat diraih dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik,” ujar Dody.
M. Rizki Yusrial, Hanin Marwah, Hendrik Yaputra, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Nadiem Makarim Hapus Sistem Penjurusan di SMA, Abdul Mu'ti Hidupkan Kembali
