Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Whoosh, KPK: Laporkan Resmi Kalau Punya Bukti!

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat suara menanggapi pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang menuding adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Melalui Juru Bicaranya, Budi Prasetyo, KPK menegaskan lembaganya terbuka terhadap setiap laporan masyarakat, termasuk yang disampaikan Mahfud. Namun, ia menekankan bahwa dugaan semacam itu harus disertai data dan bukti awal yang konkret agar bisa ditindaklanjuti.

“Kami mengimbau siapa pun yang memiliki informasi atau dokumen awal, silakan menyampaikan laporan resmi ke KPK,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, setiap laporan akan melalui proses telaah dan verifikasi mendalam sebelum diputuskan apakah memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak. “Informasi yang beredar di ruang publik baru bersifat awal. Kami perlu bukti yang valid agar penanganannya presisi,” tegasnya.

KPK juga mengingatkan bahwa perhitungan kerugian negara hanya bisa dilakukan oleh lembaga auditor resmi seperti BPK atau BPKP.

Pernyataan ini muncul setelah Mahfud MD mempublikasikan video di kanal YouTube-nya yang menyoroti dugaan adanya selisih besar antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di Cina.

Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. “Kalau begitu, kan tiga kali lipat lebih mahal,” kata Mahfud dalam video tersebut.

Ia menduga lonjakan itu menjadi salah satu penyebab membengkaknya beban utang proyek Whoosh yang kini menembus sekitar Rp 4 triliun. Mahfud juga menilai perubahan mitra dari Jepang ke Cina berdampak besar terhadap kenaikan bunga pinjaman — dari 0,1 persen menjadi 3,4 persen.

Meski begitu, Mahfud tetap memuji sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk menutup utang proyek tersebut. Ia menilai langkah itu perlu dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab fiskal pemerintah.

“Kalau negara terus menanggung utang proyek besar seperti ini, maka publik yang akan menanggung bebannya,” ujar Mahfud dalam pernyataannya.

Sebagai pembanding, biaya pembangunan Whoosh yang diklaim mencapai Rp 780 miliar per kilometer disebut masih lebih rendah dibandingkan MRT Jakarta yang menelan Rp 1,1 triliun per kilometer. Namun, Mahfud menilai perbedaan angka itu justru menegaskan perlunya audit menyeluruh agar transparansi proyek bisa dipastikan.

KPK menyatakan siap menindaklanjuti bila laporan resmi diajukan. “Kalau memang ada data kuat, silakan disampaikan. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tutup Budi. [*] Disarikan dari sumber berita media daring