MARAK Boyolali Minta Tunjangan DPRD Dievaluasi, Ikuti Jejak Gubernur Jateng

Aktivis Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Kabupaten Boyolali, Basori Rohmad | Istimewa

BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aktivis Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Kabupaten Boyolali, Basori Rohmad mendesak Pemerintah Kabupaten Boyolali segera mengevaluasi seluruh tunjangan anggota DPRD setempat. Desakan ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang meminta tunjangan DPRD se-Jawa Tengah dievaluasi menyeluruh.

Basori mengatakan, langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Ketua DPRD Jateng Sumanto yang sepakat melakukan evaluasi tunjangan merupakan terobosan penting. Dalam rapat koordinasi di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (11/9/2025), keduanya bahkan meminta agar anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dihapus.

“Ini langkah yang kami apresiasi. Gubernur berani menginstruksikan DPRD Jateng dan kabupaten/kota agar tidak menaikkan tunjangan. Bahkan anggaran kunker luar negeri juga diminta dihapus,” ujar Basori melalui rilis yang diterima Joglosemarnews, Minggu (15/9/2025).

Basori meminta Bupati Boyolali segera menggelar rapat bersama DPRD Kabupaten Boyolali untuk menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai kemampuan daerah. Ia menegaskan pentingnya proses penilaian yang objektif dalam menentukan besaran tunjangan.

“Penentuan tunjangan jangan asal. Seharusnya ada tahapan penilaian yang dilakukan tim appraisal independen,” kata dia.

Basori juga mempertanyakan apakah appraisal tunjangan rumah bagi puluhan anggota DPRD Boyolali tahun lalu sudah dilakukan. Menurutnya, bila mengacu pada appraisal sebelumnya, semestinya tunjangan perumahan pada 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya.

“DPRD Boyolali harus patuh arahan pemerintah di atasnya demi kondusivitas wilayah agar semuanya nyaman,” tegasnya. [*]