MBG Masih Tersendat, 455 Dapur Belum Penuhi Standar Sanitasi

Sudaryono | Foto: Ando

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah ambisi pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan di dapur justru belum sepenuhnya selesai. Badan Gizi Nasional (BGN) masih mempertahankan moratorium terhadap 455 dapur MBG karena belum memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sebelumnya jumlah dapur yang dihentikan operasionalnya mencapai lebih dari 800 unit. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, sebanyak 378 dapur dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat kembali memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Artinya, ratusan dapur lainnya masih harus menunggu hingga persoalan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) mereka dibereskan.

Sudaryono mengatakan, BGN kini memilih membenahi tata kelola program yang sudah berjalan sebelum melangkah lebih jauh dalam perluasan layanan.

“Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27 ribu ini. Kami harus pastikan mereka semua sudah berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (26/8/2026).

Menurut dia, BGN juga masih melakukan penyisiran dan pemetaan wilayah untuk menentukan daerah yang paling membutuhkan intervensi Program MBG. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T disebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Setelah peta kebutuhan tersebut rampung, pemerintah baru akan melanjutkan pembenahan terhadap dapur-dapur yang saat ini masih masuk masa moratorium.

Politikus Partai Gerindra itu mengakui kebijakan penghentian sementara operasional dapur MBG telah memicu keresahan di kalangan mitra dan pengelola. Bahkan, menurutnya, sejumlah pihak mendatangi kediamannya untuk meminta kejelasan mengenai dapur mana yang akan kembali diaktifkan.

“Buka yang mana dulu? Dari yang sudah mengantre, ini banyak yang demo di tempat saya. Dari yang antre ini kami sisir,” ujar Sudaryono.

Di tengah proses penataan tersebut, Sudaryono juga meminta para mitra yang telah memperoleh titik pembangunan dapur agar tidak terburu-buru melanjutkan proyek pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jangan dilanjutkan pembangunan. Kami akan pastikan yang diaktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua. Nanti ada syarat-syarat, ada penandatangan kerja sama, itu akan mengikuti prosedur selanjutnya,” kata Sudaryono.

Sementara itu, kebutuhan dapur untuk mendukung pelaksanaan MBG di kawasan 3T diperkirakan mencapai sekitar 2.700 unit. Sudaryono menyebut sebagian besar kebutuhan tersebut telah dipersiapkan untuk segera beroperasi.

“2.700 ini kami pilah, ada yang di daerah Papua, seluruh Pulau Papua, Maluku, Maluku Utara, mungkin ada sekitar berapa ratus, ada 300 kalau tidak salah. Nanti pelan-pelan kami buka,” kata dia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan Program MBG masih berjalan beriringan dengan pekerjaan rumah dalam pembenahan sistem di lapangan. Di satu sisi pemerintah terus mengejar pemerataan layanan hingga wilayah 3T, namun di sisi lain, ratusan dapur yang telah dibangun masih belum dapat beroperasi karena belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring