Menakar Dampak Program Pendidikan Berdampak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam setahun belanja pendidikan pemerintah diprioritaskan pada enam program, yakni digitalisasi pembelajaran, revitalisasi satuan pendidikan, tunjangan guru, Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan peningkatan kualitas guru.

Program digitalisasi pembelajaran digulirkan untuk menciptakan sistem pembelajaran di kelas yang lebih interaktif, dan menutup kesenjangan pembelajaran melalui teknologi informasi. Hal ini mengingat, selama ini terjadi kesenjangan antara lain, kualitas pengajaran, kondisi sosio-ekonomi dan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur.

Program revitalisasi sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tidak boleh lagi terjadi fasilitas sekolah, terutama gedung ambruk yang membawa korban jiwa siswa sekolah.

Capaian Program

Sementara itu, program tunjangan guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan mengurangi beban administrasi guru. Sedangkan tujuan PIP dan ADEM untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat SMA/SMK, dan mencegah putus sekolah.

Selain itu PIP dan ADEM bisa meringankan biaya pribadi untuk kebutuhan sekolah. Serta mendukung wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun dengan menyediakan bantuan tunai untuk kebutuhan pembelajaran. 

Sedangkan program BOSP dimaksudkan untuk mendukung biaya operasional satuan pendidikan agar dapat menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa, meringankan beban masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan secara keseluruhan. BOSP juga dimaksudkan meningkatkan partisipasi wajib belajar dua belas tahun, dengan pengelolaan dana yang harus bersifat transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan fleksibel. 

Selanjutnya program peningkatan kualitas guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, kinerja, dan pemahaman guru agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

Peningkatan kualitas guru mencakup peningkatan keterampilan mengajar, pengetahuan materi, manajemen kelas, motivasi, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan kontemporer. 

Menurut Kemendikdasmen (2025) dengan alokasi anggaran sebesar Rp181,72 triliun untuk enam program prioritas, pemerintah membuktikan komitmennya dalam memastikan layanan pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Salah satu capaian paling kentara berasal dari program revitalisasi satuan pendidikan, dengan anggaran Rp16,97 triliun berhasil melampaui target. Dari target 10.440 satuan pendidikan, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk 15.523 satuan pendidikan.

Pembangunan dan revitalisasi tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB, serta pembangunan 52 unit sekolah baru dan revitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7/2025, program tersebut memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB. Digitalisasi pembelajaran diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan keterampilan digital, serta mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi maupun numerasi.

Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun turut menjadi perhatian utama. Tunjangan profesi bagi guru non-ASN mengalami kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, dan menyasar lebih dari 785 ribu guru.

Sementara itu, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu juga disalurkan bagi 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN. Demikian juga program fasilitasi pengembangan karir S1/D4 menjangkau 16.197 guru. Sebanyak 804 ribu guru pun difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Kemudian,  guru non-ASN juga mendapat insentif sebesar Rp300 ribu per bulan, untuk tahun 2025 diberikan selama 7 bulan mulai Juni 2025. Dengan demikian setiap guru mendapatkan Rp2,1 juta yang diberikan sekaligus dan penyalurannya diberikan antara bulan Agustus-September 2025.

Capaian signifikan juga didapat PIP dan ADEM yang membuka akses pendidikan bagi jutaan siswa. PIP menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun. Program ADEM menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar.

Selanjutnya, BOSP yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan. Tunjangan bagi guru ASN melalui DAK Nonfisik juga menunjukkan progres signifikan pada Tahun Anggaran 2025.

Jadi, total anggaran Rp70 triliun telah dialokasikan, yakni meliputi, tunjangan profesi guru (TPG) untuk 1.522.722 guru; dana tambahan penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru; dan tunjangan khusus guru (TKG) untuk 62.536 guru. 

Berdampak

Program revitalisasi sekolah tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah, melainkan juga turut menciptakan suasana lebih aman dan nyaman bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Serta dengan pelaksanaan secara swakelola, memungkinkan ekonomi lokal di daerah setempat tumbuh.

Digitalisasi pembelajaran juga membawa perubahan nyata di ruang kelas. Dengan perangkat interaktif, siswa lebih termotivasi, pemahaman materi meningkat, dan keterampilan digital semakin terasah.

Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Taraf hidup guru semakin meningkat, akses pengembangan kompetensi semakin terbuka, dan proses penyaluran tunjangan lebih efisien.

Program tunjangan guru ASN melalui DAK nonfisik juga membawa perubahan besar. Penyaluran saat ini langsung ke rekening penerima mempercepat proses, memangkas birokrasi, dan memastikan dapat segera diterima penerima manfaat.

PIP dan ADEM membantu jutaan siswa dari keluarga prasejahtera, anak-anak dari daerah 3T utamanya Papua, dan keluarga migran, untuk melanjutkan sekolah, mengurangi angka putus sekolah, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.

Kendati demikian, betapapun hebatnya sistem pengelolaan dana pendidikan yang dibangun beserta capaian programnya, masyarakat juga diharapkan turut hadir mengawasi dana ratusan triliun tersebut. Sebab pengawasan dari masyarakat, utamanya para pegiat anti korupsi bisa berkontribusi menekan segala bentuk pidana korupsi yang mungkin terjadi. Semoga!