17 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kepastian mengenai kuota haji 2025 masih mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menag menyampaikan hal itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2024, menanggapi pertanyaan perihal tambahan kuota haji pada tahun depan.
“Kepastian kuota itu juga seperti tahun lalu ya. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” ujar Menag.
Mengenai kemungkinan adanya tambahan kuota, Nasaruddin menekankan prioritas pembahasan saat ini adalah soal ketertiban pelaksanaan haji. Dia menegaskan pemerintah lebih berhati-hati memastikan kesiapan layanan haji, sebelum mempertimbangkan tambahan kuota.
Dia menuturkan tambahan kuota hanya akan dipertimbangkan jika kesiapan telah benar-benar matang. Namun, hingga saat ini, pembicaraan mengenai tambahan kuota belum menjadi fokus utama.
“Karena siapa tahu tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini,” ujarnya.
Namun Nasaruddin tidak menutup peluang Indonesia menerima tambahan kuota jika segala persiapan dapat dilakukan secara profesional. Keputusan final akan dilakukan setelah pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada 13 Januari 2025.
Perihal efisiensi dan angka kuota yang tergambar, Nasaruddin mengungkapkan hal tersebut baru akan dibahas bersama DPR RI dalam waktu dekat. “Ya, nanti kita sampaikan setelah rapat dengan DPR,” kata dia.
Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 241 ribu orang. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Ini merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Daftar Jemaah Calon Haji yang Diberangkatkan Rampung Januari
Adapun Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Kemenag telah melakukan seleksi jemaah calon haji yang siap dan sehat untuk diberangkatkan pada haji 2025. Menag mengatakan BP Haji dan Kemenag menyeleksi jemaah calon haji yang istitha'ah (mampu) atau yang tidak, sakit atau tidak, dan jemaah calon haji yang telah meninggal.
“Itu sudah 80 persen. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini (2025) sudah selesai siapa nanti akan menjadi jemaah calon haji secara resmi,” kata Nasaruddin setelah rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy, dan Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, Jumat.
Selain daftar jemaah calon haji, Kemenag dan BP Haji juga menyeleksi petugas haji. Nasaruddin mensyaratkan petugas haji yang profesional dan memiliki kemampuan membimbing sekaligus kemampuan fisik.
“Kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu. Ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya,” ujarnya.
“Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping, itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan jemaah calon hajinya dari berbagai macam masalah,” ujarnya menambahkan.
Rapat koordinasi juga membahas kenyamanan dan bagaimana menekan ongkos haji agar lebih murah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan transportasi. Nasaruddin pun memastikan ongkos haji tahun depan akan lebih murah. Namun dia mengatakan besaran turunnya ongkos haji akan dipengaruhi faktor eksternal, seperti inflasi atau nilai tukar dolar Amerika Serikat.
“Jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi, maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi kepada penurunan harga,” kata Nasaruddin.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo H.R. Muhammad Syafi'i belum bisa mengatakan berapa besaran penurunan ongkos haji karena menunggu kesepakatan panitia kerja DPR. Dia menuturkan DPR akan menggelar rapat di tengah reses atau pada 30 Desember 2024 untuk pembentukan panitia kerja (panja).
“Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di panja. Itu memang diusahakan harus lebih murah,” ujar Syafi’i.
Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Hasto Tersangka KPK, PDIP Sebut Belum Ada Wacana Ganti Sekjen
