PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lama tak ada kabarnya, akhirnya Bupati Pati, Sudewo yang sempat viral lantaran memicu demonstrasi besar-besaran dari sebagian masyarakat Pati, kembali mencuat dengan perkembangan terbaru.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati resmi menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sudewo. Rapat penting tersebut akan digelar pada Kamis, 31 Oktober 2025 mendatang.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pihaknya telah merampungkan seluruh rangkaian kerja investigasi dan menyusun kesimpulan akhir. Hasil tersebut akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat paripurna nanti.
“Kesimpulan sudah selesai kami rumuskan setelah dua bulan bekerja. Semua temuan dan rekomendasi akan kami paparkan dalam forum paripurna,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
Pembentukan Pansus Hak Angket ini merupakan tindak lanjut dari gelombang demonstrasi besar yang terjadi pada 13 Agustus 2025. Ribuan warga kala itu memadati Alun-alun Pati, menuntut agar Bupati Sudewo segera dicopot dari jabatannya karena dinilai membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat memanas ketika Sudewo turun langsung menemui massa dari atas kendaraan taktis milik kepolisian. Namun, bukannya mereda, emosi warga justru semakin tersulut hingga terjadi pelemparan botol air mineral ke arah bupati. Sebagian massa bahkan menerobos hingga ke dalam kompleks Gedung DPRD Pati.
Menanggapi eskalasi situasi, DPRD Pati saat itu langsung menggelar rapat mendadak. Hasilnya, seluruh fraksi menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah. Menariknya, partai tempat Sudewo bernaung, Partai Gerindra, juga turut menyetujui langkah tersebut.
Akar kemarahan warga berawal dari beberapa kebijakan Sudewo yang dianggap memberatkan rakyat. Salah satunya adalah keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, gelombang ketidakpuasan masyarakat sudah terlanjur meluas.
Dengan dijadwalkannya rapat paripurna akhir bulan ini, publik Pati kini menunggu babak baru dari polemik kepemimpinan Sudewo. Keputusan DPRD akan menjadi penentu apakah proses pemakzulan akan berlanjut atau tidak. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.














































