1 hour ago
4
Presiden AS Donald Trump bersama kepala negara Muslim saat menghadiri KTT perdamaian Timur Tengah di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Perjanjian gencatan senjata di Gaza seharusnya memasuki tahap kedua dalam waktu dekat. Meski begitu, rincian mandat Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang merupakan bagian dari fase dua itu tak kunjung disepakati.
Negara-negara yang mulanya bakal menyumbang pasukan seperti Azerbaijan dan Pakistan telah menyatakan tak akan ikut serta bila tujuan ISF adalah melucuti Hamas. Meski belum memberikan pernyataan resmi, Indonesia agaknya berada pada posisi yang sama.
“Kita juga tidak mau jika harus berperang melawan Hamas,” kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kepada Republika pekan lalu.
Saat ini, diplomat-diplomat negara-negara Muslim tengah terus menggodok bentuk akhir dari pasukan yang keberadaannya sudah diloloskan Dewan Keamanan PBB tersebut.
Sementara Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menyatakan ISF di Gaza harus memprioritaskan pemisahan pasukan Israel dan warga Palestina ketimbang pelucutan senjata kelompok perlawananPalestina.
Dia juga mendaku bahwa Indonesia dan Azerbaijan, dua negara yang telah menawarkan untuk menyumbangkan pasukan, akan lebih memilih Turki untuk menjadi anggota ISF. Hal itu sejauh ini ditolak Israel.
Sejauh ini, menurutnya, pembicaraan mengenai komposisi pasukan, bersama dengan keanggotaan dewan perdamaian yang direncanakan dan komite teknokratis Palestina yang beranggotakan 15 orang untuk menjalankan layanan di Gaza, mandek karena pembicaraan rinci mengenai mandat ISF terjadi di balik layar.
“Pelucutan senjata tidak bisa menjadi tahap pertama dalam proses ini,” kata Fidan, berbicara di Doha akhir pekan lalu dilansir the Guardian. “Kami perlu melanjutkan dalam urutan yang benar dan tetap realistis.” Dia menambahkan bahwa tujuan pertama ISF “seharusnya memisahkan warga Palestina dari Israel”.
Fidan berkata, tahap pertama dari fase kedua ini seharusnya, mewujudkan komite ahli teknis Palestina mengambil alih administrasi Gaza. Selanjutnya pembentukan pasukan polisi, yang terdiri dari warga Palestina, bukan Hamas, untuk mengamankan kembali Gaza.”
