Nilai Pelaksanaannya Kacau Balau, ICW Desak Program MBG Disetop

Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ando

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai proyek unggulan pemerintahan Prabowo Subianto kini menuai kritik tajam. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan seluruh operasional dapur makan bergizi gratis sambil melakukan audit total.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, kerugiannya akan terus menumpuk dan masyarakat yang paling jadi korban,” tegas Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

ICW menilai program MBG justru melenceng jauh dari semangat awalnya yang menjanjikan pemenuhan gizi anak sekolah. Dalam pemantauan ICW sejak April 2025, ditemukan sederet persoalan mendasar: kualitas menu yang timpang, porsi makan tak sesuai, menu seragam untuk anak berkebutuhan khusus, hingga makanan yang mubazir. Guru juga disebut menanggung beban tambahan tanpa insentif yang jelas.

Tak berhenti di situ, ICW menemukan indikasi keterlibatan aktor politik dan aparat negara dalam proyek MBG yang menimbulkan konflik kepentingan serius. Kondisi ini diyakini turut berkontribusi pada rentetan kasus keracunan massal. Lembaga ini mencatat 3.594 siswa keracunan sejak April hingga September 2025 di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Yogyakarta, NTB, Banten, dan Jawa Timur.

Eva menilai praktik semacam itu menunjukkan bahwa korupsi dalam kebijakan publik tidak selalu berbentuk tindak pidana. “Ada juga bentuk perampasan kebijakan, di mana kebijakan publik dijalankan bukan demi kepentingan rakyat, melainkan jadi proyek politik dan ekonomi segelintir elit,” ujarnya.

ICW meminta pemerintah mengaktifkan “rem tangan darurat” dengan menghentikan MBG sembari merancang ulang seluruh mekanisme. Menurut ICW, evaluasi harus melibatkan siswa, orang tua, guru, masyarakat sipil, hingga pengawas independen. “Kita butuh perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang benar-benar bebas dari intervensi politik,” tegas Eva.

Pemantauan ICW berlangsung sejak awal 2025, baik secara langsung maupun lewat posko aduan bersama koalisi masyarakat sipil, termasuk Kopaja (Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta), FIAN Indonesia, dan Transparency International Indonesia. Hasilnya, kata Eva, memperlihatkan bahwa tata kelola MBG saat ini lebih menyerupai proyek raksasa tanpa kendali daripada program pemenuhan hak gizi masyarakat.

ICW menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah bertanggung jawab dan tidak hanya berdiam diri. “Jika program ini mau dilanjutkan, harus ada reformasi total—bukan tambal sulam,” pungkas Eva. [*] Disarikan dari sumber berita media daring