Paripurna Pemakzulan Sudewo, 3.379 Aparat Siap Kepung Gedung DPRD Pati

Bupati Pati, Sudewo | Instagram

PATI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang ketegangan politik di Kabupaten Pati diperkirakan memuncak pada Jumat (31/10/2025). Sebanyak 3.379 aparat gabungan akan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna DPRD Pati yang membahas hasil akhir Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.

Jumlah pasukan keamanan kali ini tercatat lebih besar dibandingkan saat aksi massa besar-besaran menuntut Sudewo mundur pada 13 Agustus 2025 lalu. Aparat akan menutup rapat akses ke lingkungan Gedung DPRD Pati, di mana pendukung dan penentang Sudewo diperkirakan sama-sama akan datang.

“Jumlah personel kami sesuaikan dengan potensi massa dari kedua kubu yang akan hadir. Semua sudah kami petakan,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, Kamis (30/10/2025).

Menurut Jaka, aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP akan ditempatkan di sejumlah titik strategis. Polisi juga akan memisahkan lokasi kumpul dua kelompok massa agar tidak terjadi benturan fisik. “Kawasan DPRD akan disterilisasi total. Tidak ada massa yang boleh masuk ke lingkungan gedung. Semua discreening di titik penyekatan,” tegasnya.

Langkah pengamanan ekstra ini dilakukan menyusul masih tingginya tensi politik pasca-serangkaian kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Bupati Sudewo, antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen serta penerapan lima hari sekolah.

Kebijakan tersebut sempat memicu gelombang kemarahan publik. Protes warga yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh pada unjuk rasa 13 Agustus 2025, di mana puluhan orang luka-luka akibat gas air mata, dan satu mobil polisi dibakar massa. Empat warga kemudian ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

Meskipun Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan pajak dan sistem lima hari sekolah, desakan agar dirinya mundur dari jabatan tidak mereda. Tekanan politik itu kemudian berujung pada langkah DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan bupati.

Setelah bekerja lebih dari dua bulan, Pansus dijadwalkan menyampaikan laporan dan rekomendasi akhir dalam rapat paripurna besok. Hasil sidang itu akan menentukan apakah DPRD Pati akan melanjutkan proses pemakzulan terhadap Bupati Sudewo atau tidak. [*] Disarikan dari sumber berita media daring