JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama bergerak cepat setelah keluarnya keputusan Syuriyah PBNU yang menetapkan pemberhentian Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari kursi Ketua Umum. Melalui sebuah surat edaran yang telah dikonfirmasi sejumlah pengurus, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kini memegang penuh tampuk kepemimpinan organisasi.
Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025, yang diteken Selasa (25/11/2025), menjelaskan bahwa posisi Gus Yahya dinyatakan nonaktif sejak Rabu (26/11/2025). Dokumen tersebut dipastikan keasliannya oleh A’wan PBNU Abdul Muhaimin dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir.
“Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama,” demikian isi surat itu.
Keputusan ini disebut merupakan tindak lanjut risalah rapat harian Rais Syuriyah PBNU tertanggal 20 November 2025. Risalah tersebut memuat permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri dalam tiga hari. Karena tidak dilakukan, Syuriyah menyatakan pemberhentian otomatis berlaku.
Dalam dokumen lanjutan, PBNU menegaskan bahwa seluruh kewenangan yang melekat pada jabatan Ketua Umum dicabut sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45,” tertulis dalam keputusan itu.
Pengurus juga diminta segera menggelar rapat pleno untuk membahas perubahan komposisi fungsionaris PBNU sesuai aturan organisasi.
Di sisi lain, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir menegaskan surat tersebut merupakan risalah resmi. “Demikian bunyi keputusannya dalam risalah rapat itu,” ujarnya.
Polemik Berkepanjangan yang Menjerat Gus Yahya
Ketegangan di internal PBNU mulai mencuat setelah keterlibatan Peter Berkowitz—akademisi AS yang dikenal memiliki pandangan pro-Israel—dalam dua acara berbeda: Akademi Kepemimpinan Nasional PBNU (15 Agustus 2025) dan PSAU UI (23 Agustus 2025). Kehadirannya memicu kritik luas, termasuk petisi pencopotan Gus Yahya dari jabatan Ketua MWA UI.
Petisi tersebut menilai klarifikasi Gus Yahya belum memadai. “Konsekuensinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf,” tulis petisi itu. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan, “…dikonfirmasi bahwa Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengundangan Berkowitz.”
Gus Yahya sebelumnya menyatakan seluruh langkahnya justru untuk memperjuangkan Palestina dan bahwa PBNU tidak pernah berubah dalam sikap mendukung penghentian genosida.
PBNU Bantah Ada Pemakzulan
Di tengah polemik tersebut, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori menyampaikan bantahan keras bahwa tidak pernah ada proses pemakzulan terhadap Gus Yahya.
“Tida ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” ucapnya usai pertemuan para kiai di Kantor PBNU.
Ia menegaskan seluruh jajaran sepakat bahwa masa khidmat pengurus berjalan sampai Muktamar mendatang. “Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya sekira satu tahun lagi,” kata Said.
Menurutnya, PBNU perlu menjaga kekhidmatan organisasi. “Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok,” ujarnya.
Said kembali menutup dengan penegasan berulang: “Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada.” [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
















































