4 hours ago
5
TEMPO.CO, Yogyakarta - Para pedagang kaki lima yang sebelumnya menghuni Teras Malioboro 2 kembali menggelar aksi turun ke jalan dan medatangi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jalan Malioboro, Jumat, 7 Februari 2025. Aksi mereka dipicu karena kondisi tempat relokasi mereka di Kampung Ketandan dan Beskalan, ternyata sepi dan tak mendatangkan penghasilan memadai setelah hampir sebulan dihuni.
Koordinator massa pedagang Teras Malioboro 2 Supriyati mengatakan, mereka terpaksa turun ke jalan demi menuntut DPRD dan Pemerintah DIY ikut bertanggung jawab atas hilangnya penghasilan mereka akibat kebijakan relokasi yang dilakukan sejak pertengahan Januari 2025 itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tak sedikit rekan kami para pedagang yang sejak pindah ke tempat baru, dagangannya belum pernah laku sampai sekarang, jadi penghasilannya Rp 0," kata Supriyati.
Para pedagang pun lantas bergerak menuntut pertanggujawaban pemerintah seperti memberikan jaminan hidup hingga kondisi normal.
"Kalau memang pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran jaminan hidup karena tidak punya uang, beri kami waktu dan ruang untuk berjualan di selasar (trotoar Malioboro) lagi, biarkan kami mencari jaminan hidup sendiri," kata dia.
Kalangan pedagang menilai, walaupun diberikan waktu tak sampai sehari penuh mereka berjualan di selasar, kata dia, mereka yakin bisa memperoleh pemasukan daripada harus diam menunggu pengunjung datang ke tempat baru yang lokasinya masuk ke dalam ruas jalan itu.
"Walau hanya berjualan 2-3 jam di selasar itu sudah sangat berarti, itu bisa menjadi win-win solution atas persoalan yang kami hadapi dengan sepinya tempat relokasi ini," kata dia.
Jalan Malioboro Ditutup
Dalam aksi itu, massa pedagang sempat menutup badan Jalan Malioboro. Hingga membuat akses masuk Jalan Malioboro tak bisa dilalui dan akhirnya ditutup petugas kepolisian beberapa saat. Lalu lintas dialihkan ke Jalan Pasar Kembang (Sarkem).
Aksi penutupan jalan oleh para pedagang itu karena mereka kecewa. Sebab setelah hampir satu jam berorasi, massa mendapat informasi tak ada anggota DPRD DIY yang keluar menemui mereka. Hal ini membuat massa marah dan akhirnya memblokir Jalan Malioboro.
Pemblokiran jalan tiba tiba itu membuat kendaraan yang sudah terlanjur melintas masuk Malioboro diberhentikan tepat di depan gedung DPRD DIY. Petugas kepolisian kemudian mengarahkan kendaraan yang sudah terlanjur masuk Malioboro itu ke ruas Jalan Sosrowijayan. Beberapa kendaraan juga terpaksa putar balik untuk masuk ruas jalan Malioboro agar bisa melanjutkan perjanannya.
Jogja Planning Gallery
Relokasi ribuan pedagang kaki lima atau PKL Teras Malioboro 2 di kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan Pemda DIY karena lahannya akan dibangun Jogja Planning Gallery oleh Pemerintah DIY.
Jogja Planning Gallery atau JPG yang digadang sebagai ikon wisata edukasi baru di Malioboro ini semacam museum modern. Isinya menggambarkan wajah penataan Yogyakarta di masa lalu, saat ini, dan masa depan.
Meski semua PKL telah direlokasi ke tempat baru di Kampung Beskalan dan Ketandan, Pemerintah DIY menyatakan jika pembangunan JPG itu belum akan dimulai tahun 2025 ini.
Alasannya, JPG itu berada di Jalan Malioboro yang merupakan kawasan Sumbu Filosofi yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh lembaga dunia UNESCO. Pendirian bangunan idi kawasan itu butuh syarat lain.
“Semua pembangunan yang ada di kawasan Sumbu Filosofi harus ada HIA (Heritage Impact Assessment)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUESDM) DIY Anna Rina Herbranti, Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Kajian HIA atau analisis dampak pusaka merupakan kajian untuk menilai dampak pembangunan pada nilai-nilai penting suatu kawasan. Kajian ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilakukan tidak merusak nilai-nilai penting kawasan tersebut.
Anna membeberkan, pada tahun 2025 ini, Pemda DIY masih akan mengejar pemenuhan syarat kajian HIA ini agar bisa selesai. Langkah ini dilakukan setelah tahun 2024 lalu perumusan konten atau isi JPG sudah rampung.
“Jadi kajian HIA ini yang kami lakukan dulu pada tahun 2025 ini, setelah itu baru disusun DED (Detail Engineering Design) untuk interior bangunan JPG,” ungkap Anna.
Namun tak hanya kajian HIA yang ditunggu selesai untuk memulai pembangunan JPG di Malioboro. Selain kajian itu, untuk membangun JPG juga akan menunggu pemindahan gedung DPRD DIY yang ada di sisi selatannya ke lokasi baru.
