3 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengakui masih ada dana sebesar Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank. Dana tersebut tersimpan karena belanja daerah biasanya baru mengalami percepatan pada akhir tahun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengakui masih ada belasan triliun rupiah dana daerah yang tersimpan di bank. Namun, dana itu disimpan bukan untuk mencari bunga atau keuntungan.
“Kami pastikan tingginya dana pemda di bank bukanlah intensi pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan atau imbalan bunga,” kata dia melalui keterangannya, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, dana tersebut masih tersimpan di bank karena berkaitan dengan pola belanja pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jakarta. Pasalnya, pembayaran yang mesti dilakukan Pemprov Jakarta umumnya mengalami akselerasi pada triwulan terakhir.
Michael menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemprov Jakarta menunjukkan angka tinggi hingga November. Namun, dana itu disebut akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya pembayaran pada dua bulan terakhir.
“Sebagai gambaran, pembayaran pada Desember 2023 mencapai Rp 16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp 18 triliun,” ujar dia.
Menurut dia, gubernur Jakarta juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja prioritas dengan alokasi besar. Meski begitu, penyerapan anggaran tetap harus memperhatikan tata kelola yang baik.
Michael menilai, perlambatan belanja pada triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Selain itu, Pemprov Jakarta juga melakukan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).
Ia memastikan, pihaknya akan mendorong penyerapan anggaran pada triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.
“Pemprov juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, serta para pemangku kepentingan lainnya,” kata dia.
