(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) resmi menggelar Pemutakhiran Data Keluarga 2025 (PK25), yang akan berlangsung selama satu bulan mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025. Langkah ini dianggap sebagai bagian penting dalam membangun arah kebijakan berbasis keluarga yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan pembukaan nasional dilangsungkan di Jakarta, dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian, termasuk Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono yang mewakili Menteri Wihaji, serta perwakilan dari BPS dan Kemenko PMK. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan kerja sama lintas lembaga mengenai pemanfaatan data keluarga secara terpadu.
Budi menyampaikan bahwa pelaksanaan PK25 bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan merupakan program lintas sektor yang strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Pendataan ini dirancang agar dapat menjadi fondasi dari berbagai intervensi pemerintah, seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, hingga penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran.
Pendataan keluarga tahun ini menyasar sekitar 12,9 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Sebagian besar proses pendataan—yakni sekitar 96 persen—akan dilakukan melalui aplikasi di perangkat pintar oleh petugas lapangan. Sisanya, sebanyak 4 persen, dilakukan secara manual di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet. Para petugas diminta menjaga keakuratan dan integritas data, dengan proses yang harus dilakukan secara langsung melalui wawancara, tanpa manipulasi.
PK25 juga mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), serta berupaya mengintegrasikan berbagai basis data seperti Regsosek, DTKS, dan P3KE agar berbagai kebijakan sosial dapat menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Budi, selama ini data keluarga telah dimanfaatkan sebagai rujukan utama dalam berbagai program nasional, seperti bantuan pangan, perlindungan sosial, dan pembangunan SDM. Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan data menjadi kunci agar keadilan sosial bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor—dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa—agar pelaksanaan pendataan ini dapat berjalan maksimal. Kolaborasi berbagai pihak diyakini menjadi fondasi keberhasilan program yang bertujuan besar ini.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa data yang akurat akan membantu pemerintah mengoptimalkan potensi bonus demografi. Menurutnya, jika penduduk usia produktif diarahkan pada sektor-sektor yang tepat, maka mereka akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang makmur dan berdaya saing.
PK25 disebut sebagai langkah konkret menuju pembangunan yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil. Dengan basis data keluarga yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menapaki jalur menuju visi Indonesia Emas 2045 secara lebih pasti dan berkelanjutan.
