2 hours ago
6
Ketua Umum Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) Sutrisno mengatakan penghasilan para nelayan terus menurun hingga 19,82 persen setiap bulan secara konsisten dalam lima tahun terakhir.
25 Februari 2025 | 16.14 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) Sutrisno mengatakan penghasilan para nelayan terus menurun hingga 19,82 persen setiap bulannya secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Khususnya di wilayah perairan Sumatera Utara.
Menurut dia, salah satu penyebab penurunan itu adalah kehadiran alat-alat penangkap ikan raksasa milik perusahaan. Alat tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut sehingga populasi ikan juga terus berkurang.
"Seperti diketahui, selain faktor cuaca dan ketersediaan stok sumber daya ikan yang sudah berkurang drastis di laut. Sebab lain yang berdampak terhadap penurunan pendapatan nelayan kecil adalah pemakaian alat tangkap merusak, seperti trawl atau jaring tarik berkantong," tutur Sutrisno dalam diskusi Afternoon Talk melalui Zoom Meeting, Senin, 24 Februari 2025.
Dia menjelaskan, keberadaan alat tersebut tidak terlepas dari izin pemerintah daerah yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan NKRI di Perairan Darat. Dengan aturan ini, sebut Sutrisno, pemerintah daerah dengan mudahnya mengizinkan para perusahaan beroperasi dan tanpa pengawasan yang ketat.
"Aturannya bagus. Tapi implementasinya ada celah di level pengawasannya," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa kini rata-rata pendapatan para nelayan hanya sebesar Rp 3,02 juta per bulan, itupun Rp 954.762 di antaranya berasal dari pendapatan di luar melaut. Sutrisno menyebut jumlah tersebut masih tidak mencukupi kebutuhan dasar para nelayan yang dalam pemeunuhan pangan saja sudah menghasbiskan sekitr 59 persen atau Rp 1,62 juta per bulan.
"Belum lagi pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan rata-rata Rp 1,13 juta per bulan," ujar dia.
Oleh karenanya, kata Sutrisno, para nelayan mendesak agar pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Dia menegaskan penggunaan alat tangkap trawl dan jarik tarik yang intens menyebabkan eskosistem laut rusak, tepatnya di perairan dengan jarak 12 mil dari pesisir.
"Itu area yang menjadi rumah perkembangbiakan sumber daya ikan. Hal itu berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan kecil," katanya.
Dia berharap pemerintah pusat bisa mendengar suara nelayan dan memerintahkan pemerintah daerah/provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di perairan pesisir dan laut agar pemakaian trawl tidak merajalela.
"Dan memulihkan hak-hak konstitusional nelayan dari segala bentuk kendala yang berpotensi mengganggu pelaksanaan profesi mereka di laut," kata Sutrisno.
