1 hour ago
6
Peternak memanen telur ayam di sentra peternakan ayam petelur di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (28/5/2024).Pemerintah daerah setempat memberikan pendampingan kepada peternak sebagai upaya meningkatkan produksi telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perlindungan hewan menilai komitmen atas kebijakan telur bebas sangkar yang dijanjikan sejumlah perusahaan belum disertai transparansi dan implementasi yang memadai. Mereka menuntut keterbukaan data karena batas waktu transisi menuju sistem bebas sangkar pada 2025 semakin dekat.
Aksi digelar dalam Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad (30/11/2025), dengan melibatkan 12 aktivis dari kelompok koalisi perlindungan hewan. Mereka membawa kandang kawat sebagai simbol praktik kandang baterai serta mengajak warga menandatangani petisi daring. “Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda komitmen yang lebih ramah hewan,” ujar Pimpinan Kampanye Act for Farmed Animals, Elfha Shavira.
Mereka menyoroti ketimpangan laporan progres bebas sangkar, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Mereka menyebut ada perusahaan yang mengeklaim sudah 100 persen bebas sangkar secara global, tetapi tidak membuka data regional. Ada pula perusahaan yang baru melaporkan progres global 30 persen tanpa rincian capaian kawasan, sementara lainnya mencatat progres Asia sekitar 15 persen dan satu perusahaan belum memiliki data sama sekali.
Kelompok ini menyatakan laporan parsial semacam itu menunjukkan ketidaksesuaian antara narasi ESG dan praktik keterbukaan rantai pasok. Mereka juga menyinggung perusahaan yang melaporkan progres global 42,04 persen namun belum memastikan implementasi di Asia. Ketidakjelasan ini, menurut mereka, memperlihatkan rentang komitmen yang lebar antarperusahaan.
Aktivis menilai praktik peternakan telur konvensional menimbulkan tekanan fisik dan psikologis pada ayam karena ruang gerak yang terbatas sepanjang hidup. Risiko cedera tulang, kerontokan bulu, dan stres kronis disebut muncul dalam sistem kandang sempit yang masih jamak digunakan.
Secara global, lebih dari 2.000 perusahaan telah mengumumkan kebijakan bebas sangkar, tetapi realisasinya di Indonesia dinilai belum sejalan dengan komitmen yang telah dipublikasikan. Dengan tenggat 2025 kian dekat, aktivis meminta perusahaan membuka data kemajuan secara berkala agar publik dapat menilai konsistensi mereka.
Koalisi perlindungan hewan menyatakan akan melanjutkan kampanye melalui aksi damai, diskusi publik, dan kanal digital. Mereka mendorong masyarakat mempertimbangkan aspek etika dalam konsumsi serta menjadikan transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
