Pimpinan DPRD Jateng Tak Terima Tunjangan Perumahan, Saleh: Bagian dari Komitmen Menjawab Tuntutan Publik

Ketua Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jawa Tengah, Mohammad Saleh | Istimewa

PEKALONGAN, JOGLOSEMARNEWS.COM —DPRD Jawa Tengah tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025) lalu.

Dikatakan, perubahan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa. Salah satu contoh konkret adalah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.

“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.

Langkah tersebut, lanjut Saleh, diambil sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat. Ia berharap, kebijakan serupa bisa memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.

Saleh kembali menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen, termasuk media.

“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” tegasnya

Tak ketinggalan, Saleh meminta agar hubungan antara DPRD Jateng dan media perlu dijaga dalam koridor profesionalisme. “Kritik merupakan bagian dari kerja jurnalistik, namun ia berharap pemberitaan tetap berimbang dan sesuai konteks.

“Kami juga belajar berhati-hati. Kadang apa yang disampaikan dalam konteks diskusi panjang bisa dipotong dan judulnya tidak sesuai. Jadi, kami berharap komunikasi dengan media bisa lebih terbuka, dan jika ada yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi langsung,” ujarnya. (Ali)