3 hours ago
7
Gubernur DIY Sri Sultan HB X | WikipediaJOGJA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X mengaku prihatin dan heran dengan sistem kerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus menyiapkan ribuan porsi makan bergizi gratis (MBG) setiap harinya.
Sultan menilai, beban produksi hingga 3.000 porsi dalam satu dapur justru membuka peluang besar terjadinya keracunan massal seperti yang menimpa siswa SMAN 1 Jogja baru-baru ini.
“Kalau biasanya cuma masak 50 porsi, terus disuruh bikin 3.000 dengan dapur tradisional, ya jelas nggak mungkin. Itu mau bangun jam berapa? Masak dari malam, disajikan siang, ya bisa keracunan,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (17/10/2025).
Menurut Sultan, sistem dapur SPPG saat ini perlu ditinjau ulang. Dengan kapasitas besar seperti itu, para petugas harus bekerja sejak dini hari untuk mengejar target ribuan porsi. Kondisi itu membuat makanan disimpan terlalu lama sebelum dikonsumsi.
“Rumah makan aja nggak ada yang produksi sampai segitu banyak dalam sehari. Kalau dipaksakan, kualitas dan higienitas pasti menurun,” tegasnya.
Sultan mengusulkan agar sistem dapur SPPG diubah menjadi lebih kecil dan terdesentralisasi. Setiap unit cukup mengolah 50 hingga 100 porsi agar prosesnya lebih cepat dan aman. “Lebih baik dibagi beberapa kelompok kecil. Itu lebih logis daripada satu dapur disuruh masak 3.000 porsi,” tandasnya.
Sultan juga menyoroti soal perlunya sertifikasi dapur dan tenaga masak agar memenuhi standar keamanan pangan. Menurutnya, selama dapur masih menggunakan peralatan sederhana seperti tungku arang atau kompor gas rumah tangga, maka tanggung jawab produksi ribuan porsi jelas tidak sebanding.
“Kalau ingin aman, sistemnya harus realistis. Jangan sekadar kejar angka porsi, tapi lupa soal keselamatan dan mutu,” ujarnya.
Kasus keracunan massal di SMAN 1 Jogja menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami sakit perut dan diare setelah menyantap menu MBG yang dibagikan SPPG. Akibat kejadian itu, dapur penyedia makanan langsung dihentikan sementara operasionalnya untuk evaluasi total.
Pemerintah DIY kini diminta turun tangan memastikan sistem MBG berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Sultan menegaskan, tujuan program MBG memang mulia, namun pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya.
“Musibah seperti ini harus jadi pelajaran. Kita ingin anak-anak sehat, bukan malah sakit karena dapur yang terlalu dipaksakan,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
