Prabowo Klaim Tak Lindungi Orang Dekat: Dadan Timses Saya, Saya Serahkan ke Kejaksaan

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kedekatan politik ternyata tidak selalu menjadi tiket untuk mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan proses hukum. Presiden Prabowo Subianto justru menggunakan kasus Dadan Hindayana, orang yang pernah berada dalam lingkaran tim sukses dan tim pakarnya, sebagai contoh untuk menunjukkan klaimnya bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal hubungan personal.

Dadan sebelumnya dipercaya Prabowo menduduki posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, ketika namanya terseret perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mengatakan dirinya tidak memberikan perlindungan.

Dalam program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026), Prabowo bahkan menyebut dirinya sendiri yang menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” ucap Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo menjelaskan prinsipnya dalam menghadapi perkara hukum yang melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Ia menegaskan jabatan, kedekatan maupun posisi seseorang tidak semestinya menjadi alasan untuk menghambat proses hukum.

Dadan bukan satu-satunya contoh yang diangkat Prabowo. Ia juga menyinggung persoalan Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco. Dalam perkara tersebut, Prabowo mengakui adanya hubungan pertemanan dengan Pontjo Sutowo, Presiden Direktur perusahaan tersebut.

Menurut Prabowo, banyak pihak telah melakukan lobi terkait persoalan Hotel Sultan. Namun, ia menegaskan hubungan personal tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara.

“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” tutur Prabowo.

Prabowo kemudian menarik persoalan tersebut ke pengalamannya ketika masih menjabat Menteri Pertahanan. Ia mengatakan sejak awal sudah berusaha membuat batas antara jabatan publik yang diembannya dengan kepentingan bisnis orang-orang di lingkaran terdekatnya.

Menurut dia, sejak pertama kali menjabat Menteri Pertahanan pada 2019, keluarga dan orang-orang dekatnya di Partai Gerindra telah diminta tidak mencari proyek atau bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.

“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulkan semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Prinsip serupa, kata Prabowo, kembali disampaikan kepada kader Gerindra setelah dirinya menjadi Presiden. Ia mengingatkan para kader agar tidak menganggap kedekatan politik sebagai jaminan keamanan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

“Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota, dan sebagainya,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Di hadapan sejumlah pemimpin redaksi media nasional dalam program tersebut, Prabowo menempatkan kepentingan negara sebagai batas utama dalam menjalankan kekuasaan.

“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” ucapnya.

Pernyataan Prabowo itu sekaligus menempatkan kasus Dadan sebagai salah satu contoh yang ia gunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara kekuasaan, orang dekat, dan penegakan hukum seharusnya dipisahkan. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring