Prabowo Minta Airlangga dan Purbaya Hitung Ulang Skema Pelunasan Utang Kereta Cepat Whoosh

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sejumlah pejabat ekonomi untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang hingga kini masih membebani keuangan nasional.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025), Prabowo meminta agar setiap opsi penyelesaian dihitung secara matang, termasuk kemungkinan memperpanjang masa pinjaman.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta CEO Danantara Rosan Roeslani untuk menyusun berbagai skenario penyelesaian. “Presiden meminta agar semua angka dihitung ulang, termasuk peluang untuk memperpanjang tenor pinjaman. Semua opsi itu sedang dikaji agar hasilnya menjadi skema terbaik,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek Whoosh, tetapi juga pada pembenahan sistem transportasi publik secara menyeluruh. “Bapak Presiden menekankan pentingnya memastikan transportasi publik berjalan baik — bukan hanya kereta cepat, tapi juga bus, kapal, dan kereta reguler,” ujarnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto memastikan pembahasan utang proyek Whoosh menjadi agenda khusus yang akan segera dibahas lebih mendalam bersama Kementerian Keuangan dan Danantara. Pemerintah, kata dia, tengah mencari mekanisme pembayaran yang tidak membebani APBN, namun tetap menjaga reputasi keuangan Indonesia di mata internasional.

Utang Menggunung, Bunga Tinggi

Proyek kereta cepat yang dibangun di era Presiden Joko Widodo itu menelan biaya investasi mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS). Dari total tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap 2 persen per tahun untuk tenor 40 tahun pertama.

Namun, pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS menyebabkan tambahan pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, mencapai 3,1 hingga 3,2 persen per tahun. Tambahan utang ini digunakan untuk menutup kelebihan biaya konstruksi yang sebagian besar ditanggung oleh konsorsium Indonesia.

Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pinjaman dari CDB mencapai 542,7 juta dolar AS, terdiri dari 325,6 juta dolar AS dengan bunga 3,2 persen, dan 217 juta dolar AS dalam denominasi yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. Pinjaman ini memiliki tenor tetap hingga 45 tahun.

Direktur Utama PT KAI (saat itu) Didiek Hartantyo pernah menjelaskan, utang tersebut digunakan untuk menutupi porsi cost overrun konsorsium Indonesia, yakni 75 persen, sedangkan sisanya 25 persen dipenuhi dari penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN. “Pinjaman dari CDB merupakan dana untuk menutup kelebihan biaya proyek di sisi konsorsium Indonesia. Porsi ekuitasnya sudah dipenuhi melalui PMN,” ujarnya dalam keterangan sebelumnya.

Opsi yang Sedang Dikaji

Dari hasil pembahasan awal di Istana, pemerintah tengah menimbang beberapa opsi strategis, mulai dari restrukturisasi tenor pinjaman, negosiasi ulang suku bunga, hingga penjadwalan ulang pembayaran cicilan. Skenario ini diharapkan bisa mengurangi tekanan fiskal tanpa mengganggu keberlanjutan proyek yang kini sudah beroperasi penuh.

Selain mencari solusi pembiayaan, pemerintah juga akan meninjau model bisnis KCIC, termasuk efisiensi operasional dan potensi pendapatan jangka panjang. “Kita tidak boleh terburu-buru membayar dengan cara yang justru membebani keuangan negara. Semua opsi terbuka,” ujar seorang sumber internal yang hadir dalam rapat terbatas.

Dengan langkah ini, Presiden Prabowo berharap proyek kereta cepat tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional. [*] Disarikan dari sumber berita media daring