Prabowo Ultimatum Korporasi Pelaku Karhutla: Terbukti Terlibat, Izin Dicabut

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Namun kali ini, perhatian Presiden Prabowo Subianto tak hanya tertuju pada api dan pelaku yang berada di lapangan. Korporasi yang diduga berada di balik praktik pembakaran juga menjadi sasaran.

Prabowo bahkan mengancam akan mencabut seluruh izin usaha perusahaan yang terbukti terlibat dalam karhutla. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran.

“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut,” kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla yang disiarkan secara daring, Senin, 24 Agustus 2026.

Presiden meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku pembakaran di lapangan. Dugaan adanya pihak yang memerintahkan atau menggerakkan pembakaran, menurut dia, harus ditelusuri hingga tuntas.

Karena itu, Prabowo meminta polisi dan kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan yang dicurigai memiliki keterlibatan. Ia juga menginstruksikan jajaran intelijen ikut mencari informasi mengenai kemungkinan adanya korporasi yang berada di balik pembakaran.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen, selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo setelah dalam beberapa hari terakhir turun langsung ke sejumlah daerah yang terdampak karhutla. Pada 22 Agustus 2026, ia mengunjungi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Dua hari kemudian, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Riau dan Sumatera Selatan. Di wilayah-wilayah tersebut, ia memimpin rapat koordinasi untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Bagi pemerintah, persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api yang sudah telanjur membesar. Pencegahan menjadi pekerjaan penting agar bencana ekologis dan dampak asap tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta sistem pencegahan diperkuat, termasuk dengan memastikan ketersediaan sumber air, pengawasan, hingga kemampuan mendeteksi titik panas sejak dini.

“Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” ucap Teddy dalam keterangan tertulis.

Dengan ancaman pencabutan izin tersebut, pemerintah kini menempatkan dugaan keterlibatan korporasi sebagai salah satu fokus dalam penanganan karhutla. Tantangannya adalah memastikan proses penyelidikan berjalan berbasis bukti sehingga tindakan tegas tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi benar-benar berujung pada penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. [*] Disarikan dari sumber berita media daring