1 month ago
48
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol selamat dari voting pemakzulan di parlemen pada Sabtu 7 Desember 2024. Seperti dilansir Reuters, langkah ini dipicu oleh upayanya untuk memberlakukan darurat militer pada pekan ini.
Meski demikian, pemimpin partainya sendiri menegaskan Presiden Yoon pada akhirnya akan mengundurkan diri.
Partai Kekuatan Rakyat milik Yoon memboikot pemungutan suara pemakzulan, yang diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat. Mosi tersebut kemudian dibatalkan setelah tidak cukup banyak anggota parlemen untuk memenuhi kuorum.
Namun, setelah pemungutan suara, pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan partai telah memutuskan bahwa Yoon akan mengundurkan diri.
"Deklarasi darurat militer adalah pelanggaran hukum yang jelas dan serius," kata Han kepada wartawan.
Han memiliki sejarah bentrokan dengan Yoon, dan tidak jelas apakah ia berbicara atas nama semua anggota PPP. Belum ada kabar dari Yoon tentang komentar Han.
Yoon mengejutkan negara tersebut pada Selasa malam ketika ia memberi militer kekuasaan darurat yang luas untuk membasmi apa yang disebutnya "kekuatan anti-negara" dan mengatasi lawan politik yang menghalangi.
Ia membatalkan perintah tersebut enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi untuk memberikan suara bulat menentang dekrit tersebut.
Namun, deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama Amerika Serikat, ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade, yang mengancam akan menghancurkan reputasi negara tersebut sebagai kisah sukses demokrasi.
Sebelumnya pada Sabtu, Yoon menyampaikan pidato di televisi kepada rakyat untuk meminta maaf atas tindakan tersebut,. Ia mengklaim akan menghadapi segala akibat yang akan terjadi, meskipun tidak mengajukan pengunduran diri.
Yoon mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nasibnya di tangan PPP, yang kemudian dikatakan Han secara efektif merupakan janji untuk meninggalkan jabatan lebih awal.
"Partai Kekuatan Rakyat akan mengupayakan pengunduran diri presiden secara tertib untuk meminimalkan kebingungan bagi rakyat," kata Han, seraya menambahkan bahwa hingga Yoon pergi, ia akan "secara efektif dikeluarkan dari tugasnya, dan perdana menteri akan berkonsultasi dengan partai untuk mengelola urusan negara."
Oposisi DP mengejek gagasan itu sebagai "tidak masuk akal dan ilegal."
"Baik rakyat, maupun hukum, maupun siapa pun tidak memberi Han kekuasaan untuk menyingkirkan (Yoon) dari jabatannya," kata partai itu dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan pemakzulan adalah satu-satunya cara. Ketika ditanya kapan Han akan mengumumkan peta jalan untuk mengakhiri masa jabatan Yoon lebih awal, seorang sumber yang dekat dengan Han mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakannya.
PROSES PEMAKZULAN
Pihak oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari PPP milik Yoon untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk melakukan pemakzulan. Ketika anggota parlemen PPP pergi setelah memberikan suara pada mosi terpisah, beberapa orang berteriak dan memaki mereka. Hanya tiga anggota parlemen dari partai Yoon yang memberikan suara.
Partainya mengatakan tidak dapat membiarkan terulangnya pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2016, yang meninggalkan jabatannya setelah demo berbulan-bulan dengan menyalakan lilin atas skandal perdagangan pengaruh.
Kejatuhannya memicu keruntuhan partai dan kemenangan kaum liberal dalam pemilihan presiden dan umum.
"Kami tidak dapat mengulangi tragedi kelumpuhan urusan negara dan penangguhan pemerintahan konstitusional melalui pemakzulan presiden," kata juru bicara PPP Shin Dong-uk setelah pemungutan suara yang gagal, dengan mencatat bahwa Yoon telah meminta maaf dan telah bersumpah untuk menyerahkan masa depannya kepada partai.
Dalam adegan yang mengingatkan pada protes terhadap Park, puluhan ribu demonstran yang memegang lilin dan lampu membanjiri jalan-jalan di luar gedung parlemen pada Jumat dan Sabtu malam, menuntut pemakzulan Yoon.
Menurut jajak pendapat yang dirilis oleh perusahaan jajak pendapat Real Meter pada Kamis, 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon, sementara 24% menentang pemakzulan. Demonstran Choi Yong-Ho, 60 tahun, mengatakan dia sangat marah dengan kemungkinan mosi pemakzulan tidak akan berhasil, tetapi berjanji untuk terus melakukan protes di masa mendatang.
“Kita harus menyuarakan aspirasi kita,” katanya.
Jika Yoon meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan tunggalnya yang berdurasi lima tahun berakhir pada Mei 2027, konstitusi mengharuskan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari sejak ia meninggalkan jabatannya.
Darurat militer telah dideklarasikan lebih dari selusin kali sejak Korea Selatan berdiri sebagai negara republik pada 1948, terakhir kali pada 1980.
Dalam deklarasi pada Selasa, Yoon memberikan kekuatan darurat yang luas kepada militer untuk memerangi ancaman yang tidak disebutkan dari "pasukan komunis Korea Utara" dan "untuk memberantas pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".
Ia juga menuduh Majelis Nasional meluncurkan sejumlah upaya pemakzulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anggota pemerintahannya, yang secara efektif melumpuhkan operasi-operasi utama, dan menangani anggaran dengan cara yang merusak fungsi-fungsi mendasar pemerintah, termasuk keselamatan publik.
