Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) | Foto: BPMI SetpresJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh tokoh nasional sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pembentukan komisi ini diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025, sebagai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempercepat agenda reformasi di tubuh kepolisian dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Upacara pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres oleh Sekretariat Negara, disusul dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam sumpahnya, para anggota berjanji akan setia kepada UUD 1945 serta menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan dan tanggung jawab penuh kepada bangsa dan negara.
Adapun sepuluh tokoh yang dilantik ialah:
- Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggota
- Ahmad Dofiri
- Mahfud MD
- Yusril Ihza Mahendra
- Supratman Andi Agtas
- Otto Hasibuan
- Listyo Sigit Prabowo
- Tito Karnavian
- Idham Azis
- Badrodin Haiti
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir menyaksikan momen penting ini, yang menandai babak baru upaya pembenahan Polri dari dalam.
Kembali ke Panggung Nasional
Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Prof. Mahfud MD, tokoh hukum yang dikenal dengan kiprahnya di tiga cabang kekuasaan negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957, Mahfud meniti karier dari dunia akademik hingga menjadi tokoh sentral dalam reformasi hukum Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bidang legislatif, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004–2008 dari PKB, sebelum kemudian dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua periode (2008–2013).
Mahfud juga dikenal aktif dalam berbagai lembaga negara, mulai dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) hingga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada 2019, ia kembali ke pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di era Presiden Joko Widodo.
Namun pada 2024, Mahfud memilih mundur dari kabinet setelah menerima pinangan PDI-P untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Meski pasangan Ganjar-Mahfud kalah dalam Pilpres 2024, Mahfud tetap dipandang sebagai sosok dengan integritas dan konsistensi tinggi dalam bidang hukum dan tata negara.
Kini, kehadirannya di Komisi Percepatan Reformasi Polri menandai babak baru dalam pengabdian publiknya. Bersama para tokoh lain seperti Jimly Asshiddiqie dan Yusril Ihza Mahendra, Mahfud diharapkan mampu membantu merumuskan arah reformasi kepolisian yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Pelantikan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta para tamu undangan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
















































