Puan Tak Mau Campuri Wacana Soeharto Pahlawan: Urusan Dewan Kehormatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak mau ikut campur soal usul penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Puan mengatakan pihaknya menyerahkan hal itu kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang memiliki kewenangan untuk menelaahnya bersama Presiden RI.

"Ya setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan untuk mengkaji siapa saja yang menerima dan tidak menerima," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/5).

"Biar dewan itu yang mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan diterima atau tidak diterima," imbuh cucu dari Presiden pertama RI Sukarno itu.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah sebuah badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dewan itulah yang memberikan usulan calon pahlawan nasional yang diberikan dari Menteri Sosial setelah ditelaah Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). 

Sebelumnya, nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional yang ditetapkan pada 2025 ini. Meski begitu, usulan penguasa Orde Baru itu untuk menjadi pahlawan nasional menimbulkan pro dan kontra.

Pihak yang kontra salah satunya adalah aktivis mahasiswa 1998 yang kini kader PDIP Masinton Pasaribu. Masinton menilai Soeharto yang tumbang karena gerakan Reformasi 1998 itu belum layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Ketimbang Soeharto, Masinton menilai aktivis buruh Marsinah lebih layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Masinton mengatakan Marsinah adalah simbol perjuangan rakyat kecil, kaum buruh yang tertindas, untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan. Marsinah tewas karena dibunuh pada era Orde Baru lalu.

"Ini sejarah kan masih berjalan terus, pemberian gelar itu jangan dulu," kata Masinton usai Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5).

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]