4 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk bersubsidi yang diduga melakukan kecurangan. Rahmad menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman demi memastikan distribusi pupuk tetap lancar ke seluruh petani.
Rahmad menjelaskan, mekanisme penertiban meliputi penutupan sistem, pemasangan plakat, dan pemeriksaan. Kios yang terbukti bersalah akan ditutup permanen, sementara yang tidak terbukti mendapat pembinaan khusus. Ia juga memastikan mekanisme antisipasi tersedia jika seluruh kios di satu kecamatan terkena sanksi, agar petani tetap bisa memperoleh pupuk.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” kata lulusan Harvard University ini, dikutip Rabu (15/10/2025).
Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 11 Oktober 2025 menunjukkan capaian 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton. Terjadi peningkatan penyerapan pupuk sebesar 12 persen dibanding tahun lalu. PI memastikan pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum terus diperkuat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mengatakan praktik kios dan distributor menaikkan harga pupuk bersubsidi hingga 18–20 persen di atas HET berpotensi merugikan petani hingga Rp600 miliar per tahun. “Mereka menaikkan harga rata-rata 18 persen di seluruh Indonesia. Ini tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan pencabutan izin kios dilakukan demi melindungi petani dan menegakkan perintah Presiden agar distribusi sarana produksi pertanian bersih dari permainan harga. Ia memastikan proses penertiban tidak mengganggu ketersediaan pupuk menjelang puncak musim tanam pada Desember hingga Januari.
Pemerintah menyiapkan total 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini, terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 hingga 6 juta ton telah terealisasi hingga Oktober.
Amran menjelaskan regulasi lama yang memperlambat distribusi kini disederhanakan. Alur baru langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia hingga petani, sehingga pupuk lebih cepat sampai dan mudah diakses. Petani cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
