4 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana meninjau langsung ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk memantau penyaluran dana pemerintah senilai Rp25 triliun. Langkah ini diambil setelah ia menyoroti lambatnya serapan dana yang seharusnya mendorong pembiayaan sektor riil.
“Kan saya belum ketemu dia, langsung ke banknya. Nanti saya akan datang ke banknya, tapi bukan sendiri, saya akan bersama Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.
Purbaya menjelaskan, kunjungan tersebut akan dilakukan bersama Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, Danantara, sebagai bagian dari pengawasan terhadap penempatan uang negara di bank pelat merah. Ia menegaskan ingin memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar disalurkan secara optimal dan tepat sasaran.
“BTN bilang masih Rp10 triliun, tapi katanya akan lebih cepat. Kalau Rp15 triliun sisanya tidak bisa diserap, ya akan kita pindahkan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Menurut Purbaya, BTN sebelumnya berkomitmen untuk menyerap seluruh dana Rp25 triliun hingga Desember 2025. Namun, realisasi penyaluran dinilai masih rendah dibandingkan dengan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.
“Yang pertama bilang bisa habis Desember kan dia (BTN). Tapi ketika saya lihat masih rendah penyerapannya, agak aneh juga. Tapi kalau tetap lambat, ya kita geser ke tempat lain,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2025, BTN baru menyerap sekitar 19 persen dari total dana penempatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah terhadap efektivitas pemanfaatan dana yang bersumber dari kas negara.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan pihaknya optimistis dapat menyerap penuh dana Rp25 triliun tersebut pada November 2025. BTN, kata Nixon, telah menyiapkan pipeline kredit sebesar Rp27,5 triliun yang mencakup berbagai segmen pembiayaan.
“BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun,” ujar Nixon.
Hingga September 2025, BTN mencatat penyaluran kredit senilai Rp10,5 triliun, atau sekitar 42 persen dari total dana yang ditempatkan. Namun, dana yang baru direimburse ke pemerintah baru sebesar Rp4,5 triliun. “Sisanya akan kita tagihkan bulan Oktober ini,” jelasnya.
Nixon mengakui lambatnya penyerapan dana di awal disebabkan karakter portofolio BTN yang mayoritas berupa pembiayaan perumahan dengan proses verifikasi dan pencairan yang lebih panjang. Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penyaluran dilakukan secara hati-hati, prudent, dan sesuai ketentuan pemerintah.
