PWI Surakarta Ditantang Jadi Benteng Informasi di Tengah Gempuran Hoaks dan Deepfake

Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengibarkan bendera PWI dalam pelantikan Pengurus PWI Surakarta Masa Bakti 2026-2031 di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum meneguhkan komitmen insan pers menjaga akurasi dan integritas di tengah derasnya arus informasi digital | Foto: Ando

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketika informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, pekerjaan wartawan tidak lagi berhenti pada bagaimana menyampaikan berita secepat mungkin. Tantangan yang jauh lebih berat justru muncul ketika informasi palsu, disinformasi, hingga teknologi deepfake ikut berebut ruang dengan fakta.

Situasi itulah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta Masa Bakti 2026-2031 yang resmi dilantik di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/9/2026).

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru PWI Surakarta di bawah kepemimpinan Sri Hartanto. Namun, momentum pergantian pengurus itu sekaligus menjadi penegasan bahwa organisasi kewartawanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan drastis ekosistem media.

Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai posisi PWI Surakarta memiliki arti khusus karena berada di kota yang memiliki jejak penting dalam sejarah pers nasional.

Solo merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan pers dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, menurut Munir, keberadaan PWI Surakarta tidak semestinya hanya dipahami sebagai organisasi profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan arah pers di tengah perubahan zaman.

Tanggal 9 Februari yang ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN) memang berdekatan dengan hari kelahiran PWI. Sementara itu, Solo menjadi salah satu ruang penting dalam sejarah perjuangan para wartawan yang ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Oleh karena itu, dengan keistimewaannya di Surakarta ini, PWI Surakarta harus konsisten menjadi ujung tombak dalam diskursus pers masa depan di tengah tantangan zaman,” ujar Akhmad Munir.

Munir mengatakan, wajah tantangan pers saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dahulu wartawan dihadapkan pada tugas menceritakan sekaligus mengawal perjuangan bangsa, kini pers harus menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipercaya.

Masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan informasi yang sengaja diproduksi atau disebarkan untuk menyesatkan.

Di tengah kondisi tersebut, keberadaan wartawan profesional dinilai semakin penting. Pers tidak hanya dituntut menjadi pihak yang paling cepat memberitakan sebuah peristiwa, tetapi juga menjadi penyaring informasi agar publik tidak terseret arus kabar yang belum terverifikasi.

Tantangan tersebut juga menjadi perhatian Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto. Dalam pidato perdananya setelah dilantik, ia menegaskan bahwa pergantian kepengurusan harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar agenda organisasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Berbagai platform digital memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa harus melalui proses verifikasi sebagaimana dilakukan dalam kerja jurnalistik.

Dalam kondisi seperti itu, batas antara informasi yang benar, opini, manipulasi, dan informasi palsu semakin sulit dikenali masyarakat.

Karena itu, Sri Hartanto menegaskan pentingnya menempatkan akurasi dan integritas sebagai fondasi kerja jurnalistik.

“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi, popularitas tidak boleh mengalahkan kebenaran, dan kepentingan sesaat tidak boleh mengalahkan integritas profesi,” tegas Sri Hartanto di hadapan ratusan tamu undangan, termasuk jajaran Forkopimda Jawa Tengaj, Forkompimda Plus se-Solo Raya.

Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin besar karena wilayah kerja PWI Surakarta mencakup tujuh daerah di Solo Raya, yakni Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Klaten.

Luasnya cakupan wilayah tersebut membuat soliditas organisasi sekaligus peningkatan kapasitas wartawan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

PWI Surakarta, kata dia, akan terus mendorong kemampuan anggota untuk beradaptasi dengan perkembangan ekosistem media tanpa meninggalkan kode etik jurnalistik.

Organisasi tersebut juga ingin menjadikan PWI sebagai rumah bersama bagi wartawan untuk meningkatkan kemampuan, bertukar pengetahuan, sekaligus menjaga kehormatan profesi.

Dukungan terhadap penguatan peran pers juga disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang hadir dalam pelantikan tersebut.

Respati menilai pers memiliki posisi strategis dalam membentuk ruang publik yang sehat. Karena itu, kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama.

“Wartawan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun ruang publik yang sehat, mencerdaskan masyarakat, mengawal transparansi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Respati Ardi.

Menurut Respati, Pemerintah Kota Surakarta membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan insan pers. Namun, hubungan tersebut tetap harus dibangun dengan menjaga batas yang jelas antara kemitraan dan independensi jurnalistik.

Ia berharap hubungan antara pemerintah dan pers dapat berlangsung secara kritis, konstruktif, serta saling menghormati.

“Kritik yang disampaikan secara objektif dan berdasarkan data akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” paparnya.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru tersebut, PWI Surakarta kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menjalankan roda organisasi.

Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangannya adalah memastikan pers tetap menjadi rujukan publik ketika kebenaran semakin mudah dikaburkan oleh hoaks, disinformasi maupun manipulasi berbasis teknologi.

Dari Solo, yang memiliki catatan panjang dalam sejarah pers nasional, PWI Surakarta diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas informasi sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi wartawan. [Ando]