Rakyat Terhimpit, DPR Dinilai Arogan,  CSIS: Gelombang Demo Bisa Semakin Membesar

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal | Instagram  

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gelombang aksi unjuk rasa yang merebak di Jakarta hingga berbagai daerah dalam sepekan terakhir dinilai sebagai akumulasi kemarahan rakyat.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal menyebut dua hal utama yang memicu perlawanan publik, yakni kondisi ekonomi yang menghimpit serta sikap arogan para wakil rakyat.

“Banyak kebijakan DPR yang tidak sesuai dengan nalar publik dan justru terasa menyakitkan. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan elite politik yang kasar dan merendahkan, membuat masyarakat semakin marah,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Arogansi Elite Politik Jadi Bahan Bakar

Nicky mencontohkan pernyataan Ahmad Sahroni soal gaji dan tunjangan DPR yang dinilai menantang rakyat. Menurutnya, kalimat bernada meremehkan itu keluar di saat rakyat tengah menghadapi tekanan ekonomi: pendapatan stagnan, harga kebutuhan pokok terus naik, hingga angka kemiskinan yang masih tinggi.

“Pernyataan seperti itu tidak seharusnya keluar. Itu melukai hati publik. Apalagi ruang aspirasi juga semakin menyempit, sehingga wajar kemarahan masyarakat meledak,” tegasnya.

Nicky menilai langkah Partai NasDem yang memindahkan Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR ke Komisi I hanya sebatas rotasi biasa. “Harusnya dengan pernyataan yang arogan begitu, dia mundur dari DPR sekalian,” imbuhnya.

Pemerintah Dinilai “Ugal-ugalan”

Tak hanya DPR, menurut Nicky, pemerintah juga gagal menunjukkan keberpihakan sosial. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pejabat justru mempertontonkan gaya hidup mewah.

“Kita lihat pejabat bisa hidup glamor, sementara rakyat harus berhemat untuk sekadar bertahan hidup. Ini jurang ketidakadilan yang nyata,” katanya.

Nicky mengingatkan, bila pola pengelolaan negara yang “seenaknya” ini dibiarkan, gelombang unjuk rasa justru akan semakin konsisten dan masif.

“Kalau pemerintah tetap ugal-ugalan, rakyat akan terus menjawab dengan aksi. Bukan hanya soal RUU TNI, tapi juga revisi UU Polri, Kejaksaan, sampai RKUHAP yang muncul bertubi-tubi. Semuanya membuat publik semakin resah,” paparnya.

Tragedi Picu Ledakan Amarah

Selain faktor kebijakan dan pernyataan elite, Nicky juga menyinggung peristiwa tragis yang memperkuat amarah publik: meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat pengamanan aksi.

“Peristiwa itu menjadi simbol betapa rakyat bisa menjadi korban, sementara aparat dan pejabat tetap merasa di atas angin. Itu menambah bara di tengah situasi sosial-ekonomi yang sudah sulit,” ungkapnya. [*] Berbagai sumber