(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebagai penopang utama pembangunan nasional, meskipun ketidakpastian global masih cukup tinggi. Dalam pidato pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di hadapan DPR, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa postur APBN didesain untuk tetap sehat, adaptif, sekaligus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa total belanja negara direncanakan mencapai Rp3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun. Defisit diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB, yang akan ditutup dengan skema pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan.
Presiden menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan. Warga yang mampu diminta berkontribusi lebih besar, sementara kelompok masyarakat kurang mampu tetap memperoleh dukungan melalui bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga tetap menyediakan insentif fiskal yang terukur untuk mendorong kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam ditegaskan harus lebih produktif agar menghasilkan nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam hal belanja negara, Presiden menyebutkan bahwa setiap rupiah harus memberikan hasil nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga perbaikan layanan publik. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah diintegrasikan sebagai satu kesatuan instrumen, sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya mengandalkan alokasi transfer daerah.
Ia menegaskan pula bahwa subsidi energi dan bantuan sosial diarahkan lebih tepat sasaran, dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basisnya.
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pembiayaan APBN dikelola secara prudent. Rasio utang dan defisit dijaga tetap dalam batas aman, sementara sumber pembiayaan kreatif terus dikembangkan, termasuk peran Danantara dan partisipasi swasta, agar pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat terus meningkat tanpa menambah beban fiskal berlebihan.
Dengan strategi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen, serta kurs rupiah pada level sekitar Rp16.500 per dolar AS. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi 4,44–4,96 persen, kemiskinan turun ke 6,5–7,5 persen, rasio gini membaik menjadi 0,377–0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat ke 0,57. Selain itu, kesejahteraan petani dan penyerapan tenaga kerja formal diharapkan ikut terdongkrak.
