Reformasi Polri Tak Ada Progres, Partai Ummat Tagih Janji Predisen Prabowo

Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bagaimana progres reformasi institusi Polri? Sebulan sudah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal membentuk Komite Reformasi Kepolisian, namun hingga kini tak ada kabar kelanjutannya.

Janji politik itu mulai ditagih berbagai pihak, termasuk dari kalangan partai dan tokoh masyarakat sipil yang menilai momentum perbaikan Polri tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja.

Salah satu desakan datang dari Partai Ummat, yang meminta Presiden Prabowo segera menepati komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri. Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menilai, setelah setahun pemerintahan berjalan, belum tampak tanda-tanda konkret dari rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian seperti yang pernah dijanjikan.

“Kami mendesak fungsi Polri segera dikembalikan ke khittahnya sebagai alat negara yang konstitusional. Reformasi harus memangkas kekuatan-kekuatan politik destruktif di tubuh kepolisian,” tegas Ridho dalam keterangan tertulis, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, sejumlah persoalan sistemik di internal Polri telah menyebabkan turunnya kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa tugas pokok kepolisian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945, adalah menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat — bukan terjebak dalam politik kekuasaan.

“Polri bukan ‘Partai Coklat’ yang berpihak pada oligarki atau kekuatan politik tertentu. Itu justru bentuk penghinaan terhadap marwah institusi Polri sendiri,” ucapnya.

Ridho mengingatkan, gagasan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian sejatinya muncul setelah gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025, ketika publik menilai polisi terlalu represif dalam menangani aksi massa. Namun, seiring waktu, isu itu perlahan menguap tanpa kejelasan tindak lanjut dari pemerintah.

Nada serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, yang menilai langkah Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri merupakan langkah yang sangat tepat — asal dilakukan segera.

“Saya rasa gagasan Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri sangat penting dilakukan sekarang, ketika aspirasi masyarakat memang menghendakinya,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, Jumat (17/10/2025).

Menurut Komaruddin, selama ini citra Polri di mata publik sudah terlalu jauh terseret dalam politik praktis dan kepentingan elit. Padahal, Polri seharusnya menjadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan. “Kesan yang muncul, polisi terlalu dekat dengan politik dan oligarki,” tuturnya.

Komaruddin menilai, Presiden Prabowo harus bergerak cepat sebelum momentum ini hilang. “Kalau ditunda, suasananya nanti sudah berbeda. Sekarang adalah saat yang paling tepat bagi Presiden dan Polri untuk melakukan reformasi, dan reformasi itu harus dipimpin langsung oleh Presiden,” katanya menegaskan.

Selain menyoroti reformasi Polri, Ridho Rahmadi juga mengingatkan Presiden Prabowo agar memberi perhatian serius terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai, selama ini penguasaan sumber daya alam terlalu banyak dikuasai oleh kelompok modal besar, sementara rakyat hanya menanggung dampak ekologis dan kemiskinan.

“Yang ditinggalkan untuk bangsa hanyalah kehancuran ekologis dan kemiskinan massal di wilayah pertambangan,” ujarnya.

Partai Ummat memperkirakan, potensi ekonomi bersih dari SDA Indonesia mencapai USD 115 miliar atau sekitar Rp1.800 triliun per tahun, namun penerimaan negara hanya sekitar Rp500–600 triliun. Kesenjangan besar ini menunjukkan tata kelola yang buruk.

“Jika seluruh laba bersih SDA dikelola negara sepenuhnya, APBN bisa meningkat tiga kali lipat,” tegas Ridho. Ia juga mengingatkan, cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis dalam 11 tahun, gas alam dalam 8 tahun, dan batu bara dalam 39 tahun.

Desakan Partai Ummat dan dukungan tokoh-tokoh publik terhadap reformasi Polri menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuktikan keseriusan mereka dalam menjalankan agenda reformasi. Publik kini menunggu, apakah Presiden benar-benar akan memimpin pembenahan institusi kepolisian — atau membiarkan wacana itu tenggelam bersama janji-janji politik lainnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring