Resolusi Pasukan Stabilisasi PBB Buka Potensi Konflik dengan Hamas, Ini Pesan Pengamat untuk TNI

2 weeks ago 46

Selasa 18 Nov 2025 13:28 WIB

Resolusi tersebut mengesahkan pasukan stabilisasi yang memastikan demiliterisasi Gaza

Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berjalan untuk melakukan pemeriksaan pasukan pada upacara Pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (9/4/2025). Sebanyak 1.090 personel Satgas TNI akan bertugas selama satu tahun di Lebanon, untuk mendukung misi perdamaian PBB. Personel yang diberangkatkan terdiri dari tujuh satuan tugas yaitu Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga XXV-Q, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O, Satgas Rumah Sakit (Hospital) TNI Konga XXIX-P, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL. Satgas tersebut selain sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik juga berperan sebagai duta bangsa di kancah internasional dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Prof Yon Machmudi menegaskan Indonesia perlu berhati-hati dalam merespons resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meloloskan pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

Ia menilai, kejelasan mandat menjadi kunci agar kehadiran pasukan internasional tidak memicu konflik baru, terutama setelah kelompok Hamas menyatakan penolakan terhadap keputusan tersebut.

DK PBB pada Senin (17/11/2025) mengesahkan resolusi untuk membuka jalan bagi pembentukan pasukan stabilisasi pascaperang di Gaza. Resolusi itu mendorong pembentukan pemerintahan transisi melalui Board of Peace dan menyiapkan pengerahan pasukan multinasional untuk memulihkan stabilitas.

Meski demikian, Hamas menolak keras resolusi tersebut. Mereka menyebut kehadiran pasukan asing berpotensi menjadi pihak dalam konflik dan mengancam kedaulatan warga Gaza.

Menanggapi dinamika itu, Yon menekankan, Indonesia harus menempatkan diri secara sangat strategis. Meski keikutsertaan dalam misi yang diputuskan PBB bersifat legal, mandat di lapangan perlu ditentukan dengan sangat cermat.

“Nampaknya Indonesia perlu berhati-hati ya di dalam menanggapi kaitannya dengan International Stabilization Force atau ISF," ujar Yon saat dihubungi Republika, Selasa (18/11/2025).

"Peran itu harus ditimbang agar tidak terjadi kesalahpahaman atau potensi konflik dengan gerakan perlawanan di Gaza,” ucap dia.

Berita Lainnya