Respons Aspirasi GNB, Prabowo Siapkan Komisi Reformasi dan Investigasi Independen

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons desakan publik untuk mereformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, Prabowo memastikan akan membentuk komisi khusus yang fokus pada evaluasi dan reformasi Polri.

Dialog yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Isu perbaikan kepolisian menjadi salah satu pokok pembahasan utama yang diajukan GNB.

Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, mengatakan aspirasi mereka diterima langsung oleh Presiden. “Beliau menyatakan kesiapannya membentuk tim reformasi kepolisian. Apa yang kami sampaikan ternyata sudah sejalan dengan gagasan Presiden. Jadi ini seperti gayung bersambut,” ungkapnya usai pertemuan.

Menurut Gomar, Presiden Prabowo bahkan sudah memiliki kerangka konsep reformasi sebelum GNB menyampaikan usulan resmi. “Apa yang ada di nurani kami ternyata juga ada di nurani Presiden,” katanya.

Komisi Independen untuk Usut Prahara Agustus

Selain pembentukan komisi reformasi Polri, Presiden Prabowo juga menyetujui usulan GNB terkait pembentukan Komisi Investigasi Independen untuk menyelidiki peristiwa ‘Prahara Agustus’—rangkaian kerusuhan yang terjadi pada 25 serta 28–30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lain.

Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, menilai kehadiran komisi independen penting untuk menjaga objektivitas sekaligus memulihkan citra publik terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan aktivis.

“Sebagian besar aksi itu awalnya damai dan dijamin konstitusi. Namun kemudian berkembang menjadi bentrokan, perusakan fasilitas publik, hingga penjarahan. Agar tidak ada fitnah dan tuduhan liar, investigasi yang netral sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Harapan untuk Perubahan Sistemik

Bagi GNB, langkah Presiden Prabowo membentuk dua komisi ini merupakan titik balik penting dalam memperbaiki institusi negara. Mereka berharap reformasi Polri berjalan menyeluruh—mulai dari pembenahan struktur, peningkatan profesionalisme, hingga penguatan akuntabilitas publik.

Sementara itu, Komisi Investigasi Independen untuk Prahara Agustus diharapkan dapat mengungkap fakta secara transparan serta menjadi acuan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

Meski detail teknis kedua komisi masih menunggu keputusan resmi Presiden, sinyal kuat sudah diberikan: Prabowo ingin menunjukkan keseriusan merespons aspirasi masyarakat sipil.

Langkah ini dipandang sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi, merawat kepercayaan publik, dan membuka ruang dialog yang lebih sehat antara pemerintah dengan masyarakat. [*] Berbagai sumber