TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina baru saja mengumumkan kebijakan baru untuk turut mengenakan tarif tambahan sebesar 34 persen atas barang-barang yang berasal dari Amerika Serikat dan akan mulai berlaku pada 10 April 2025. Ini langkah balasan pengenaan tarif impor AS yang tinggi.
Ini merupakan tanggapan atas kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada Rabu, 2 April 2025 mengenai tarif perdagangan timbal balik (reciprocal tariff). Di mana Cina menjadi salah satu negara yang paling terdampak dengan tarif tambahan yang dikenakan AS sebesar 34 persen. Bagaimanakah detailnya?
Merujuk pada laporan The Verge, sebagai bentuk tindakan balasan terhadap AS, China mengumumkan pengenaan tarif yang sama atas barang-barang AS yang dikirim ke negaranya. Lebih jauh lagi, pemerintah setempat juga melarang 11 perusahaan AS untuk beroperasi di negaranya, menambahkan 16 perusahaan lainnya ke dalam daftar pengawasan ekspor, memberlakukan pembatasan baru terhadap ekspor mineral tanah jarang (rare earth), mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta memulai penyelidikan terhadap impor peralatan medis asal Amerika.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pernyataannya saat mengumumkan tarif balasan tersebut, Kementerian Keuangan China menyatakan bahwa tarif AS terhadap barang-barang China “secara serius merugikan hak dan kepentingan sah Cina,” serta menyebut langkah itu sebagai “bentuk penindasan sepihak yang khas.”
"China mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tindakan tarif sepihaknya dan menyelesaikan perbedaan perdagangan melalui konsultasi dengan cara yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan," demikian bunyi pernyataan dari kebijakan baru China yang akan mulai berlaku pada 10 April mendatang, atau satu hari setelah tarif baru AS resmi berlaku.
Berikut rincian mengenai langkah balasan yang dilakukan China:
1. Pembatasan Ketat Pada Ekspor Tanah Jarang
Selain tarif, China juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap ekspor beberapa unsur tanah jarang (rare earth) — bahan penting yang sebagian besar ditambang di China dan digunakan dalam kendaraan listrik, persenjataan, serta berbagai teknologi canggih lainnya.
2. Penyelidikan Terhadap Ekspor Tabung Sinar X
Pemerintah Cina juga memulai penyelidikan atas ekspor tabung sinar-X dari Amerika dan India, dengan tuduhan praktik dumping — yaitu menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di dalam negeri, yang dapat merugikan industri lokal. Meski terdengar sangat spesifik, perlu dicatat bahwa AS adalah pemain dominan dalam perdagangan perangkat medis global.
3. Melarang 11 Perusahaan AS Beroperasi
Cina juga melarang 11 perusahaan asal Amerika yang dituduh terlibat dalam “kerja sama militer dan teknologi dengan Taiwan” untuk melakukan aktivitas ekspor, impor, maupun investasi di wilayahnya. Perusahaan-perusahaan ini secara resmi dimasukkan ke dalam “Daftar Entitas Tidak Terpercaya” milik pemerintah China.
Mayoritas perusahaan yang masuk daftar ini bergerak di bidang teknologi drone dan pertahanan, termasuk Skydio—produsen drone yang awalnya fokus pada konsumen umum, namun sejak 2023 beralih sepenuhnya ke pasar korporat dan pemerintah.
4. Pembatasan Ekspor Terhadap 16 Perusahaan AS
Selain itu, 16 perusahaan AS lainnya kini dikenai pembatasan ekspor. Artinya, mereka dilarang menerima barang-barang berteknologi ganda dari China—produk yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer. Adapun BBC juga melaporkan bahwa enam perusahaan tambahan asal AS dilarang mengirimkan produk mereka ke China karena alasan “keamanan pangan.”
5. Mengajukan Tuntutan ke WTO
Kementerian Perdagangan China menyatakan telah mengajukan gugatan baru ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan tuduhan bahwa kebijakan tarif timbal balik Trump melanggar aturan perdagangan internasional. China sebenarnya telah mengajukan keluhan awal ke WTO sejak Februari, tak lama setelah tarif pertama sebesar 10 persen diberlakukan. Keluhan tersebut kemudian diperbarui menyusul putaran tarif kedua pada Maret. Namun hingga kini, WTO masih mencatat status keluhan tersebut sebagai “dalam tahap konsultasi.”
Untuk diketahui, Trump mengumumkan tarif terbaru terhadap impor dari Cina sebagai bagian dari kebijakan tarif baru yang berlaku untuk semua negara mitra dagang AS — bahkan termasuk beberapa pulau tak berpenghuni, hingga memicu reaksi tajam dari negara-negara yang terkena imbasnya. Adapun untuk Cina, tarif terbaru yang diterapkan Trump mengikuti dua kebijakan sebelumnya yang masing-masing mengenakan tarif 10 persen terhadap barang China di awal tahun, sehingga total tarif AS terhadap produk China kini mencapai 54 persen.
Selain itu, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menghapus pengecualian "de minimis", yaitu aturan yang membebaskan pajak untuk paket bernilai di bawah $800. Kebijakan ini berpotensi menjadi pukulan telak bagi perusahaan ritel asal China seperti Shein dan Temu.
Di sisi lain, Cina terus merespons kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump dengan serangkaian langkah balasan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Februari lalu, sebagai tanggapan atas tarif 10 persen yang dikenakan terhadap seluruh barang asal China, Beijing memberlakukan tarif serupa sebesar 15 persen terhadap komoditas seperti batu bara dan gas alam cair, serta tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan sejumlah jenis kendaraan.
Tidak lama berselang, Trump kembali menaikkan tarif impor AS menjadi 20 persen pada Maret, yang membuat Cina segera memberikan respons tambahan. Kali ini, sektor pertanian Amerika menjadi sasaran utama. Pemerintah Cina mengumumkan tarif sebesar 10 persen untuk produk impor seperti kedelai, daging babi, dan daging sapi, serta tarif 15 persen untuk ayam dan kapas dari AS.
Melihat pola respons tersebut, para analis pun memperkirakan bahwa Cina kemungkinan akan mengambil langkah tambahan sebagai respons atas pengumuman Presiden Trump pada Rabu lalu. "Langkah pembalasan diperkirakan akan dilakukan secara bertahap, dengan tindakan yang lebih tegas disiapkan untuk menghadapi potensi eskalasi di masa mendatang, sambil tetap menjaga ruang bagi kemungkinan jalur negosiasi," tulis analis dari Eurasia Group dalam laporan mereka pada hari Kamis, 3 April 2025 sebagaimana dikutip dari Business Insider..
Pilihan editor: Cina Masukkan 11 Perusahaan AS ke Dalam Daftar Hitam