JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah upaya dialog dengan Komisi X DPR RI, Komisi XIII hingga Badan Legislasi DPR tidak membuahkan hasil, akhirnya ribuan guru honorer swasta (Madrasah) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas hingga Patung Kuda pada Kamis (30/10/2025).
Aksi ini menjadi puncak kekecewaan para guru yang menilai aspirasi mereka selama ini diabaikan. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengangkat guru-guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana halnya guru honorer di sekolah negeri.
Perwakilan Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein, menyebut sekitar 27.000 guru dari berbagai daerah hadir dalam unjuk rasa tersebut. Massa bergerak dari kawasan Monas menuju Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang dengan satu tuntutan utama: ingin bertemu Presiden hari ini,” ujar Zein di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Namun, keinginan itu tak terwujud. Presiden Prabowo saat bersamaan tengah melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. Delegasi guru akhirnya ditemui oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, yang berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada presiden.
Zein mengatakan, para guru madrasah swasta telah puluhan tahun mengabdi di dunia pendidikan, tetapi belum memperoleh pengakuan yang setara dengan guru di sekolah negeri. “Kami juga punya hak yang sama untuk diangkat sebagai PPPK. Kalau tidak, berarti masih ada diskriminasi antara sekolah negeri dan madrasah,” tegasnya.
Guru-guru yang tergabung dalam berbagai organisasi, seperti Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Persatuan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), sepakat menuntut keadilan yang sama dalam pengangkatan status kepegawaian.
Ketua Umum PB PGMNI, Heri Purnama, menambahkan bahwa jumlah guru madrasah swasta di Indonesia jauh lebih besar dibanding guru honorer di sekolah negeri. Namun, selama bertahun-tahun, kesejahteraan mereka tidak mengalami peningkatan signifikan.
“Upaya bertemu Komisi X, Komisi XIII, hingga Baleg DPR sudah kami lakukan, tapi belum juga ada hasil nyata. Maka bertemu Presiden adalah langkah terakhir kami,” kata Heri.
Ia meyakini Prabowo memiliki komitmen besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tetapi ia menilai perhatian itu belum menyentuh para guru madrasah. “Kami percaya Pak Prabowo peduli pendidikan. Tapi untuk madrasah, sampai sekarang kami belum merasakannya,” ujarnya.
Meski kecewa, Heri mengatakan para guru tetap menaruh harapan agar dalam waktu dekat pemerintah memberikan kabar baik. “Kami berharap dalam seminggu ke depan ada kabar manis bagi guru-guru madrasah,” tuturnya.
Sementara itu, Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden bukan menolak bertemu, tetapi sedang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri. “Presiden sedang tidak ada di tempat, bukan tidak mau menemui,” jelasnya.
Juri memastikan aspirasi para guru akan diteruskan kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat sektor pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah.
“Komitmen Presiden jelas: tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal, baik di sekolah negeri, madrasah, maupun sekolah keagamaan. Semua harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” kata Juri.
Selain memperjuangkan kesejahteraan guru, lanjut Juri, pemerintah juga tengah fokus menjalankan berbagai program pendidikan seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta renovasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa tuntutan pengangkatan guru madrasah menjadi PPPK memerlukan kajian dan koordinasi lintas kementerian. “Keputusan itu tidak bisa diambil sepihak, karena harus melibatkan banyak pihak untuk membahas dan merumuskan mekanismenya,” ujarnya menutup pertemuan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.


















































