2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pasar keuangan Indonesia tengah melakukan penyesuaian asumsi (rekalibrasi) menyusul aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.
“Kondisi keprihatinan sedang melanda bangsa Indonesia atas apa yang terjadi dalam seminggu terakhir, yang pasti akan memengaruhi pasar keuangan baik rupiah maupun bursa saham,” kata Fakhrul di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Menurut Fakhrul, koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.700 dan nilai tukar rupiah ke posisi Rp 16.400 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan publik (trust). Hal itu hanya bisa dicapai apabila pengambilan kebijakan dilakukan dengan proses yang baik, dikomunikasikan secara jelas, serta tetap menjaga empati kepada masyarakat.
“Ini harus jadi prioritas. Rasa keadilan juga menjadi penting untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan, karena meningkatnya aktivitas ekonomi dan kohesi sosial baik langsung maupun tidak langsung akan terdampak dari hal tersebut,” ujarnya.
Fakhrul menjelaskan, saat ini pelaku pasar sedang mengkalibrasi kembali ekspektasi, yang tercermin dari pelemahan IHSG pada perdagangan Senin.
Meski demikian, tingginya permintaan dalam lelang Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan kondisi likuiditas domestik masih kuat.
“Pelemahan pasar saham saat ini akan cenderung terbatas, dengan level saat ini di 7.700. Ini menunjukkan bahwa market meyakini, di tengah adanya ketidakpastian, pemerintah memiliki komitmen untuk keamanan dan ketertiban,” katanya.
Untuk nilai tukar rupiah, ia memperkirakan dalam jangka pendek masih berpotensi melemah ke Rp 16.500 per dolar AS akibat sentimen risk off. Namun, dalam jangka menengah, penguatan kembali terbuka seiring rencana Bank Sentral AS alias The Fed untuk menurunkan suku bunga serta likuiditas domestik yang tetap terjaga.
“Likuiditas cukup, tapi kita butuh arahan yang konkret dari pemerintah. Sebelum ini tercapai, IHSG akan berada dalam kondisi konsolidasi,” ujar Fakhrul.
Terkait hal itu, Fakhrul menyarankan beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Pertama, mempercepat pembenahan keamanan masyarakat dengan memberikan rasa keadilan melalui tindakan yang tepat atas peristiwa sepekan terakhir.
Kedua, mempercepat realisasi APBN 2025 karena akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Ketiga, empati harus diutamakan dalam setiap komunikasi lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif.
Untuk sektor ekonomi, Fakhrul menilai sektor energi terbarukan dan consumer di IHSG dapat menjadi perhatian. “Semoga kondisi terus membaik ke depannya dengan komunikasi dan tindakan nyata,” ujarnya.
sumber : Antara
