Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menghentikan penugasan pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) di Libanon. Pernyataan itu disampaikan melalui akun X miliknya, @SBYudhoyono, pada Minggu, 5 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dalam unggahan tersebut, mantan presiden yang kerap disapa SBY itu mulanya menyampaikan dukacita atas gugurnya Praka Farizal Rhomadhon, Zulmi Aditya Iskandar, dan Muhammad Nur Ichwan, tiga prajurit TNI yang bertugas menjadi pasukan perdamaian di Libanon.
SBY bercerita, hatinya ikut bergetar saat menyaksikan tangis keluarga prajurit. Adapun SBY turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga jenazah, yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 4 April 2026.
SBY mengatakan bisa merasakan duka mendalam yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. “Saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka,” demikian SBY menulis.
Karena itu, SBY mendukung langkah pemerintah menuntut PBB melakukan investigasi. Namun, SBY juga menambahkan saran lain, yakni meminta PBB menghentikan penugasan UNIFIL ke Libanon atau memindahkan penugasan mereka ke wilayah yang lebih aman.
Ia menjelaskan, tugas satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S, adalah menjaga perdamaian atau peacekeeping, bukan peacemaking. Pasukan peacekeeping tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. SBY menyebutkan hal itu diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB.
Berdasarkan peraturan itu, SBY melanjutkan, peacekeeper bertugas menjaga perdamaian di blue line atau wilayah perbatasan yang memisahkan teritori Israel dan Libanon. Wilayah ini semula merupakan zona biru dan bukan daerah pertempuran atau war zone.
Namun SBY menilai pada faktanya saat ini blue line itu sudah tidak lagi aman. “Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'blue line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 kilometer dari 'blue line'," ucap SBY.
SBY menilai kondisi tersebut sangat berbahaya bagi pasukan perdamaian, termasuk prajurit TNI. Sebab, setiap saat mereka bisa menjadi korban pertempuran yang tengah berlangsung.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York, segera mengambil keputusan dan langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” tuturnya.
Selain itu, SBY mendesak agar PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas serta jelas. Menurut SBY, seperti halnya Prabowo, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan dan keamanan bagi prajurit TNI yang berada di Libanon.
Alasannya, keterlibatan prajurit TNI dalam misi perdamaian di Libanon dimulai ketika ia menjabat presiden pada 2006.
SBY menerangkan, saat itu perang antara Israel dan Libanon membuat korban terus berjatuhan. Karena itu, begitu PBB menyepakati untuk menurunkan pasukan perdamaian, Indonesia berinisiatif mengusulkan pengiriman pasukan satu batalion untuk memperkuat misi tersebut.
SBY bahkan langsung memborong sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Prancis untuk melengkapi pasukan dari Indonesia.
SBY mengatakan kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, pun berangkat ke Libanon pada November 2006. Hingga 2006, terdapat 19 kali kontingen Indonesia bertugas di Libanon dengan rata-rata masa penugasan satu tahun. SBY lantas mengakhiri pernyataannya dengan memberikan semangat kepada para prajurit yang saat ini masih bertugas di Libanon.
"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," katanya.
