Sejarah Indonesia Akan Ditulis Ulang: Selama Ini Kita Salah Belajar? Siapa Bertanggungjawab dan Apa Jaminannya Tak Ada Kepentingan Politis?

Ilustrasi. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Apakah selama ini kita diajarkan sejarah yang keliru? Pertanyaan menggelitik ini mencuat setelah DPR RI resmi memberikan lampu hijau untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ya, sejarah bangsa kita akan ditulis ulang—dan bukan sekadar revisi, tapi total reset dari awal peradaban hingga masa kini.

Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, yang digelar di Gedung Nusantara I, Selasa (27/5/2025). Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek besar ini akan menghapus bias kolonial yang selama ini mengaburkan wajah asli sejarah Indonesia.

Tapi publik bertanya-tanya—apakah benar ini untuk kebenaran sejarah, atau ada agenda lain di baliknya?

“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas Fadli Zon.

Sejarah yang diajarkan selama ini, katanya, sarat narasi versi penjajah dan kurang mencerminkan suara rakyat Indonesia sendiri. Proyek ini akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah nasional—mulai dari zaman purba hingga Era Reformasi—dengan pendekatan Indonesia-sentris, bukan lagi dari kacamata asing.

Namun, langkah ini tak lepas dari sorotan. Siapa yang akan menulis sejarah ini? Siapa yang menjamin objektivitasnya? Dan yang paling penting—siapa yang akan bertanggung jawab jika sejarah yang baru justru jadi alat politik atau pesanan kekuasaan?

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menuntut proses penulisan yang inklusif dan transparan, agar tak jadi sejarah versi penguasa semata. Ia menegaskan, DPR akan memantau siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana cara kerja tim penyusun.

“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ucap Hetifah.

Pemerintah berjanji akan melibatkan akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Bahkan akan ada uji publik saat progres mencapai 70 persen. Tapi tetap saja, skeptisisme mengemuka—bagaimana publik bisa yakin sejarah ini tidak “dipesan”?

Fadli Zon menjawab, Indonesia telah “diam” dalam hal penulisan sejarah nasional selama 26 tahun. Kini saatnya membenahi narasi yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Targetnya, penulisan selesai pada 2027, dan akan dijadikan materi wajib di sekolah dan perguruan tinggi. Namun masyarakat kini menunggu—apakah sejarah baru itu benar-benar akan membebaskan, atau justru menyembunyikan kebenaran lain di balik sampulnya? Aris Arianto