2 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Dedi Mulyadi berjanji tidak akan membagi-bagikan jabatan kepada relawan selama menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dia mengatakan telah memberi penegasan kepada para relawan atau tim pemenangannya bahwa dia tidak menjanjikan apa pun selain perbaikan taraf hidup masyarakat Jabar.
“Enggak ada (bagi-bagi jabatan). Mau bagi-bagi kepala dinas? Enggak bisa, apa yang dibagikan? Enggak ada. Sekarang ngomong komisaris, jangankan nambah komisaris, yang ada pun akan kita kurangi,” kata Dedi usai syukuran penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat di Bandung pada Sabtu, 11 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
“Tim yang di samping saya itu rela dan ikhlas mengantarkan saya tanpa pamrih apa pun dan kepentingannya hanya ingin rakyat Jabar meningkat taraf hidupnya,” ujarnya menambahkan.
Dedi menuturkan tim pemenangannya akan bertransformasi menjadi Forum Jawa Barat Istimewa, yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Jabar guna meningkatkan taraf hidup dan memastikan kecukupan kebutuhan hidup masyarakat Jabar.
“Saya lebih condong menjadi yayasan sosial yang menyelesaikan berbagai masalah sosial, itu bisa bergerak mereka, menyantuni anak-anak yatim, memelopori pembangunan rumah miskin, membangun infrastruktur di berbagai daerah. Kan banyak sumber-sumber yang nanti bisa dikelola, di luar pemerintahan yang itu diarahkan untuk mendorong pembangunan,” kata dia menjelaskan.
Dia menuturkan yayasan itu, misalnya, bekerja mengumpulkan bantuan dari berbagai pihak yang non-budgeter, yang kemudian digunakan untuk anak-anak sekolah, dan menunjang sarana prasarana pendidikan.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo mengungkapkan Forum Jawa Barat Istimewa ini dibentuk untuk mendukung terwujudnya janji-janji politik Dedi-Erwan.
“Tadi beliau (Dedi Mulyadi) sudah ada arahan, lebih baik dibentuk dalam satu wadah seperti yayasan, khususnya yayasan sosial. Sehingga membantu, sama tujuannya membantu mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang istimewa,” ucapnya.
Dwi mengatakan nantinya forum ini juga akan memiliki struktur organisasi dan kepengurusan, serta juga memiliki fungsi menyerap aspirasi dan persoalan masyarakat Jabar, selain melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau Dedi, atau Erwan sebagai gubernur dan wakil gubernur.
“Jadi saluran aspirasi itu tidak hanya Pak Gubernur, karena kan mungkin sibuk, waktunya terbatas. Tidak hanya DPRD yang memiliki tugas yang banyak, nah bisa salah satunya melalui forum ini,” tuturnya.
“Intinya, semangatnya tim pemenangan itu tidak berhenti sampai selesai pemilihan saja, tetapi mendukung beliau mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ujungnya nanti kan menjadi Indonesia Emas 2045,” ujar Dwi menambahkan.
Adapun Sekretaris Tim Pemenangan Dedi-Erwan MQ Iswara mengatakan Forum Jawa Barat Istimewa ini dibentuk karena tugas para relawan mengantarkan Dedi-Erwan menjadi pemimpin sudah tercapai, dan untuk membersamai Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dalam lima bahkan 10 tahun ke depan dalam mengawal program Dedi-Erwan.
“Bahkan Pak Dedi meminta agar ini dinaikkan derajatnya agar berbadan hukum, artinya menjadi yayasan,” kata dia.
Nantinya, lanjut Iswara, Forum Jawa Barat Istimewa ini juga bisa ikut melaksanakan program-program yang secara regulasi dimungkinkan bisa dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum.
“Kan di Kemendagri diatur itu, ada yayasan yang bisa melakukan itu. Secara prinsip kami ingin mengawal kepemimpinan Kang Dedi ini agar sesuai dengan visi-misinya menjadikan Jawa Barat istimewa,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Tidak akan Gunakan Mobil Dinas Baru
Di tempat terpisah, Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan menggunakan mobil dinas baru untuk mobilitasnya. Anggaran itu dialihkan untuk menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni hingga Rp 50 juta.
Dedi menyampaikan hal itu di Lapangan White House Premiere, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok, Sabtu malam, 11 Januari 2025. Dia menuturkan perlu menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Standar rumah layak huni di Jawa Barat akan ditetapkan Rp 50 juta per unit.
Dedi menjelaskan, agar kebijakan tersebut terlaksana, dia meminta wali kota yang dilantik nanti bersama dirinya tidak menggunakan mobil dinas baru.
“Insyaallah bareng-bareng sama saya nanti enggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja kita punya mobil sendiri, alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok,” kata Dedi.
Dedi mengatakan banyak persoalan di Depok yang mesti dituntaskan oleh wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih, Supian Suri-Chandra Rahmansyah jika sudah dilantik. Dia menyebutkan Depok sudah tidak boleh ada kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan itu dengan membangun flyover.
“Dan flyover-nya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat selesai ini. Kedua, menyelesaikan masalah sampah. Ketiga, menyelesaikan masalah pendidikan biar anak Depok semuanya sekolah tamat SMA,” tuturnya.
Masalah lainnya, kata Dedi, Depok harus menyelesaikan seluruh problem jalan lingkungan serta menata seluruh situ atau danau. “Embung-embung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya, biar seluruh warga Depok bahagia,” kata Dedi.
Dedi juga meminta agar wali kota tiap pagi bersepeda dan keliling gang menemui warga Depok, bukan pada saat butuh atau pemilu saja menemui masyarakat.
“Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita, kita datang untuk menghampiri mereka. Biar nanti rakyat Depok percaya,” ujarnya.
Ricky Juliansyah dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Puan Maharani Berharap Taruna Merah Putih Jadi Gerbang Masuknya Generasi Muda ke PDIP
