Setelah 40-an  SPPG Dihentikan, Giliran SPPG Kota Soe 1 Menyusul Disetop Karena Kasus Keracunan Massal MBG

Ilustrasi keracunan makanan | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Soe 1, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, makin menambah deretan satuan serupa yang sudah dihentikan lantaran terjadinya kasus keracunan massal usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah penghentian itu diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilakukan investigasi atas Kejadian Luar Biasa (KLB) di Soe pada Jumat (3/10/2025). Dalam insiden tersebut, sebanyak 384 penerima manfaat mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap soto ayam suwir yang dibagikan oleh SPPG Kota Soe 1.

Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Karimah Muhammad, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sampai hasil laboratorium keluar dan rekomendasi perbaikan diterapkan. “Kami telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor 585/D.TWS/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Operasional SPPG Kota Soe 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten TTS,” ujarnya dalam keterangan resmi dari Kupang, Rabu (8/10/2025).

Hasil penelusuran menunjukkan, sehari sebelum kejadian, dapur sempat menerima pasokan ayam beku baru dari pemasok yang sama, setelah sebelumnya menolak bahan lama karena tidak layak olah. Daging tersebut kemudian dibiarkan pada suhu ruang sebelum diolah. “Diduga ada kesalahan dalam penyimpanan dan pengolahan bahan pangan, khususnya daging ayam,” jelas Karimah.

Dari 3.005 paket makanan yang dibagikan, sebanyak 384 orang terdampak atau memiliki attack rate sebesar 12,81 persen. Sebagian besar kasus ditemukan di SD GMIT 2 Soe dan RSUD Soe. Sementara relawan dapur yang ikut mencicipi makanan dilaporkan tidak mengalami gejala apa pun.

Setelah insiden itu, distribusi makanan langsung dihentikan. Seluruh pasien telah mendapatkan perawatan medis dan dipulangkan dalam kondisi pulih. BGN juga merekomendasikan agar SPPG melakukan tracing selama dua hari penuh, memperketat pengawasan bahan makanan, serta menggelar pelatihan ulang tentang higiene dan sanitasi dapur.

Selain itu, hasil laboratorium diharapkan segera dirilis untuk memastikan sumber kontaminasi agar langkah perbaikan bisa dilakukan secara permanen. “Setiap penyelenggara MBG wajib memperkuat sistem pengawasan mutu agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Karimah.

Sementara itu, di Jakarta, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa hingga akhir September, lembaganya telah mencatat sedikitnya 45 dapur SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). Dari jumlah itu, 40 di antaranya telah resmi ditutup untuk waktu yang belum ditentukan.

“Dari 45 dapur yang kami evaluasi, 40 dinyatakan tidak boleh beroperasi dulu sampai semua perbaikan sarana dan sistem dilakukan,” ungkap Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Ia menyebut pelanggaran SOP tersebut menjadi penyebab utama munculnya puluhan kasus dugaan keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Berdasarkan data BGN, sedikitnya terdapat 70 insiden dugaan keracunan dengan total 5.914 penerima manfaat yang terdampak di seluruh Indonesia.

BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak mana pun yang terbukti melanggar. Kontrak kerja sama dengan mitra penyedia akan langsung diputus bila terbukti mengabaikan standar keamanan pangan.

“Kami tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapa pun yang melanggar SOP penyelenggaraan MBG. Semua harus tunduk pada aturan yang menjamin keamanan penerima manfaat,” tandas Nanik.

Dengan penutupan SPPG Kota Soe 1, total sementara ada 40 satuan pelayanan gizi yang dihentikan operasionalnya di berbagai daerah, menandai komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin keamanan pangan di lapangan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring