TEMPO.CO, Jakarta - Sistem ekonomi komando merupakan salah satu jenis sistem ekonomi, di mana pemerintah mempunyai kendali penuh. Sistem ekonomi yang dikenal juga sebagai ekonomi terencana atau sosialisme komando tersebut menekankan pada keputusan pemerintah dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi di suatu negara.
Melansir lms-paralel.esaunggul.ac.id, sistem ekonomi komando umumnya merupakan konsep perekonomian yang berideologikan marxisme, sosialisme, atau komunisme. Lantas, apa itu sistem ekonomi komando?
Pengertian Sistem Ekonomi Komando
Berdasarkan e-Modul Ekonomi Kelas X karya Amarinda Napitasari (2019), sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Peran pemerintah sangat dominan sebagai pengambil keputusan, sedangkan rakyat berperan sebagai pelaksana.
Senada dengan hal itu, menurut Modul Pembelajaran SMA Ekonomi Kelas X karya Cucu Risa Asmarani (2020), sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomian ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan.
Sistem ekonomi komando didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul “Das Kapital” pada 1867. Sistem ekonomi tersebut lebih bersifat memerintah, karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dengan menyelenggarakan pembatasan atas aktivitas yang dilakukan oleh rakyat.
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Komando
Mengutip buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Iskandar Chang, Heppi Syofya, dan Annisa Febryanti (2024), berikut karakteristik dari sistem ekonomi komando:
Kepemilikan Publik
Sebagian besar sumber daya dan faktor produksi, seperti tenaga kerja, lahan, dan modal dimiliki oleh negara atau entitas publik. Kepemilikannya kerap kali dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah.
Perencanaan Pusat
Keputusan ekonomi ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah atau lembaga perencana sentral. Perencanaan mencakup penentuan alokasi sumber daya, produksi, penetapan harga, hingga distribusi.
Pembatasan Peran Swasta
Inisiatif swasta dibatasi dalam beberapa aspek. Pemerintah mempunyai kendali penuh atas kebijakan produksi dan distribusi, sehingga peran swasta hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu yang diizinkan.
Ketidakberdayaan Pasar
Mekanisme fluktuasi di pasar tidak memainkan peran utama dalam menentukan alokasi sumber daya, frekuensi produksi, atau harga. Namun, pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan jumlah produksi, pemanfaatan sumber daya, distribusi, harga, dan lain-lain.
Ketidaksetaraan Mungkin Rendah
Salah satu harapan dari implementasi sistem ekonomi komando, yaitu mengurangi kesenjangan dari kesejahteraan. Namun, menurut Constantino (2018), dalam praktiknya, tidak selalu berhasil mencapai tujuan tersebut.
Keterbatasan Pasar Keuangan
Pasar keuangan umumnya juga terdampak penerapan sistem ekonomi komando. Keterbatasan terjadi karena peran besar pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan sumber daya dan investasi.
Ketenagakerjaan Terkendali
Pemerintah juga mempunyai kendali atas penentuan jenis pekerjaan dan alokasi jumlah tenaga kerja. Keterlibatan pemerintah tersebut memungkinkan jumlah pengangguran dapat ditekan.
Tujuan Sosial dan Politik yang Mendukung
Sistem ekonomi komando sering kali diarahkan oleh tujuan-tujuan sosial dan politik, agar harapan dari sebuah negara bisa terwujud. Misalnya, pencapaian kesetaraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan level pendidikan.
Kelebihan Sistem Ekonomi Komando
Berikut keunggulan dari sistem ekonomi komando:
- Pemerintah lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan masalah ekonomi lainnya.
- Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
- Pemerintah bisa ikut campur dalam penentuan harga barang dan jasa.
- Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
- Jarang terjadi krisis ekonomi.
Kekurangan Sistem Ekonomi Komando
Sementara itu, kelemahan dari sistem ekonomi komando meliputi:
- Mematikan inisiatif warga negara untuk maju.
- Sering terjadi monopoli yang merugikan rakyat.
- Masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan sumber daya.
- Hak milik perorangan tidak diakui.
- Sangat bergantung pada pemerintah.
Contoh Negara dengan Sistem Ekonomi Komando
Berikut beberapa contoh negara yang menganut sistem ekonomi komando:
- Republik Rakyat Cina (RRC).
- Kuba.
- Korea Utara.
- Vietnam.