Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Dirombak, Ini 6 Masalah yang Harus Diantisipasi Pemerintah

ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan / liputan6

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah tengah menyiapkan gebrakan baru dalam tata kelola rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Skema rujukan berjenjang yang selama itu  dianggap berbelit bakal digantikan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi terkait fasilitas kesehatan.

Langkah perubahan tersebut disambut optimistis berbagai kalangan. Namun para akademisi dan pelaku layanan kesehatan mengingatkan bahwa transformasi semacam ini tidak bisa dijalankan tanpa kesiapan yang matang.

Epidemiolog sekaligus mantan Sekretaris Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dicky Budiman, menilai arah kebijakan ini sesuai dengan praktik pelayanan kesehatan modern di banyak negara. Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta memperbaiki kualitas layanan bila fondasi teknis dan infrastruktur belum solid.

“Ini kebijakan yang progresif, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika perangkat pendukung belum siap,” ujar Dicky ketika dihubungi, Minggu (16/11/2025).

Menurut Dicky, sistem rujukan berbasis kompetensi hanya bisa berjalan optimal jika tiga pilar utama benar-benar dipenuhi: standarisasi kompetensi seluruh rumah sakit, sistem informasi rujukan yang bekerja secara real time, dan FKTP yang mampu menjalankan fungsi gatekeeper dengan baik.

“Tanpa tiga aspek tersebut, justru muncul risiko baru seperti kekacauan alur rujukan, ketidakseimbangan distribusi pasien, hingga ketimpangan kualitas pelayanan antarwilayah,” katanya.

Enam Tantangan Utama dalam Sistem Baru

Berdasarkan pengalaman lapangan dan sejumlah kajian teknis, terdapat enam persoalan besar yang harus diselesaikan sebelum sistem rujukan kompetensi diterapkan penuh:

1. Kapasitas FKTP Tidak Seragam

Banyak FKTP masih kesulitan menyediakan tenaga dokter tetap, alat diagnostik memadai, serta kemampuan triase yang konsisten. Kekeliruan penilaian awal pasien dikhawatirkan memicu salah rujuk dan menumpuknya pasien di rumah sakit tertentu.

1. Disparitas Kompetensi Antarwilayah

Daerah terpencil atau kawasan 3T menjadi wilayah yang paling berisiko tertinggal. Layanan spesialistik yang membutuhkan kompetensi tinggi masih terkonsentrasi di kota besar sehingga potensi kesenjangan makin lebar.

1. Potensi Penurunan Pendapatan RS Tipe B dan C

Rumah sakit kelas menengah selama ini banyak bergantung pada kasus rujukan borderline. Bila pasien diperkenankan langsung menuju RS tipe A, pendapatan RS B dan C bisa menurun dan berdampak pada kelangsungan layanan.

1. Sistem Informasi Belum Terintegrasi Real Time

Gangguan jaringan internet, server penuh, dan keterlambatan pembaruan kapasitas tempat tidur masih menjadi masalah klasik. Jika tidak dibenahi, kesalahan informasi dapat berujung pada penolakan rujukan.

1. Regulasi Teknis Belum Tuntas

Fasilitas kesehatan menunggu SOP nasional yang jelas. Tanpa standar kompetensi yang seragam dan audit rujukan yang konsisten, interpretasi aturan bisa berbeda-beda di setiap daerah.

1. Risiko Pembiayaan dan Moral Hazard

Jika rujukan langsung ke RS tipe A melonjak, biaya klaim BPJS dapat meningkat signifikan. Tanpa pengendalian berbasis clinical pathway dan audit medis ketat, potensi overtreatment juga terbuka lebar.

Peluang Besar Bila Semua Siap

Meski tantangannya tidak ringan, Dicky menilai reformasi ini membawa peluang besar bagi masa depan sistem kesehatan Indonesia. Integrasi teknologi, penguatan FKTP, dan standarisasi layanan bisa membuat alur rujukan jauh lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kalau seluruh syarat terpenuhi, sistem akan lebih efisien, layanan lebih cepat, biaya BPJS bisa ditekan, dan keselamatan pasien meningkat,” ujarnya.

Pemerintah kini diharapkan menyiapkan pembenahan menyeluruh agar transformasi sistem rujukan berbasis kompetensi benar-benar memberi manfaat, bukan menambah beban baru bagi rumah sakit maupun masyarakat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring