4 hours ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, baik saat debat antar-pasangan calon maupun kampanye.
"Beberapa pasangan selama debat, termasuk juga dalam masa kampanye, itu sering kali menyampaikan pernyataan yang seksis, bias gender, merendahkan perempuan, terutama adalah seringkali mengeksploitasi posisi single parent, perempuan single parent atau janda," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah, di Jakarta, Jumat, 22 November 2024.
Menurut Anis, diksi-diksi tersebut secara tidak langsung kerap digunakan sebagai bahan candaan. Padahal, narasi seksis itu berpotensi merendahkan martabat perempuan sehingga masuk dalam kategori misoginis. Sebagai informasi, misoginis merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang melibatkan kebencian.
Meski pernyataan yang bernada seksis itu pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Pilkada, lanjut Anis, hal tersebut semestinya termasuk ke dalam ranah etik karena sudah merendahkan martabat perempuan.
"Mestinya ini juga bisa menjadi bagian dari hal yang penting untuk menjadi catatan oleh lembaga pengawas pemilu, termasuk saya kira mestinya juga menjadi catatan kritis bagi para pemilih di Indonesia," katanya.
Anis menjelaskan, pilkada yang ramah HAM merupakan proses pemilihan kepala daerah baru yang dijalankan dengan inklusif, memperhatikan kelompok marginal dan rentan, bebas dari intimidasi, serta berjalan secara jujur dan adil.
"Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM," ujar Anis.
Ridwan Kamil minta maaf
Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, meminta maaf ihwal pernyataannya soal janda dalam video yang viral saat kampanye di Jakarta Timur pada Sabtu, 16 November 2024.
Menurut Ridwan, diksi ‘janda’ yang disampaikan mungkin kurang pas apalagi di tengah hingar bingar kampanye Pilkada Jakarta dan situasi yang intens.
“Saya menghaturkan mohon maaf karena manusia memang gudangnya khilaf dan salah ya. Tapi pemilihan diksinya mungkin kurang pas, situasi yang intens, apapun itu, saya haturkan permohonan maaf lahir batin tidak bermaksud, mudah mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” kata Ridwan saat sowan ke Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 22 November 2024.
Sebelumnya, beredar video kampanye Ridwan saat deklarasi dukungan relawan di Jakarta Timur, Sabtu, 16 November 2024. Video yang beredar di media sosial X dianggap seksis dan melecehkan perempuan.
Video itu memperlihatkan Ridwan bersama politikus Gerindra Habiburokhman dan Ali Lubis di atas panggung saat kampanye. Dalam video itu, RK berkelakar di depan massa kampanye bahwa janda akan disantuni oleh politikus Gerindra Habiburokhman.
"Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis akan diberi sembako oleh Bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Ryan," kata Ridwan.
Cheryl Tanzil, Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mengatakan, video itu merupakan sepenggal bagian saat perkenalan anggota DPR dan DPRD serta aspirasi warga.
Padahal, kata dia, ada perempuan single parent yang curhat tentang problematika yang dihadapi, mewakili aspirasi banyak perempuan di lokasi kampanye.
“Pak Ridwan Kamil lantas merespons dengan menyebutkan nama-nama para legislator yang hadir, maksudnya untuk memastikan para anggota dewan tersebut merangkul kaum perempuan, terutama single parents,” kata Cheryl Tanzil dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 November 2024.
Menurut Cheryl, video tersebut diduga sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang punya maksud tertentu. Ia mengatakan penggalan video hanya memperlihatkan respons tekstual tanpa konteks.
Menurut dia, suntingan video dilakukan pihak yang handal dan pengambilan gambar diduga menggunakan kamera profesional.
“Sudah dekat hari pencoblosan, semakin banyak serangan. Padahal faktanya, rekam jejak Ridwan Kamil di Jawa Barat sudah mewisuda lebih dari 70.000 lulusan sekolah keterampilan perempuan dan menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban KDRT,” ujarnya.
EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA
