1 hour ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Pemkot Cirebon masih mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) terhadap para aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu muncul menyusul pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
“Berkaitan dengan kebijakan work from home atau work from anywhere sekalipun, kita akan mengkaji dampak dari penurunan TPP ini,” ujar Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto, kemarin.
Kajian itu di antaranya dengan melihat contoh penerapan WFH di pusat bagi para pegawai yang tinggal di luar kota. Mereka di-WFH-kan di hari Senin. “Ini sebagai contoh ya, tapi masih kita kaji,” katanya.
Sumanto mengakui, penurunan TKD akan mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal itupun akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup dari para pegawai. Untuk itu, dikaji penerapan WFH untuk ASN yang di luar kota. “Jangan sampai ada dalih, untuk ongkos pulang perginya bermasalah, kemudian mereka gak masuk kerja. Ini kan kinerjanya malah jadi kurang,” katanya.
Namun, kata dia, para pegawai yang melakukan WFH itu bukan berarti libur. Menurutnya, mereka harus tetap bekerja meskipun di rumah.
Sumanto menambahkan, penerapan WFH kali ini tidak akan separah saat pandemi Covid 19. Ia pun memastikan, sektor pelayanan publik tidak boleh menerapkan WFH. “Harus tetap jalan. Contohnya puskesmas, rumah sakit, pendidikan,” katanya.
Sementara itu, untuk di lingkungan Pemkab Cirebon, pemda setempat belum akan memberlakukan WFH untuk para ASN-nya. “Kami masih mempertahankan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Cirebon untuk tetap bekerja secara penuh di kantor atau WFO,” kata Bupati Cirebon, Imron.
Ia menilai, penerapan WFO dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan publik serta efektivitas birokrasi di lingkungan Pemkab Cirebon.
Imron mengatakan, seorang ASN memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. terutama dalam urusan pelayanan dasar. Menurutnya, sistem kerja jarak jauh tanpa kesiapan yang matang justru akan membuat layanan publik berpotensi terganggu.
Menurut Imron, banyak sektor di Pemkab Cirebon yang masih mengandalkan sistem pekerjaan secara manual. Untuk itu, WFH tidak bisa dilakukan sembarangan. “Sistem digital kita juga belum sepenuhnya terintegrasi,” katanya.
Selain itu, kata dia, kesenjangan infrastruktur digital juga masih terjadi di Kabupaten Cirebon. Hal itu, mengakibatkan koneksi internet belum stabil di sejumlah kecamatan.
