3 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti beberapa hal yang telah terjadi menjelang 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah berjalan sejak 20 Oktober 2024.
Hensa, sapaan akrabnya, menyoroti empat topik dari kinerja pemerintahan Prabowo, yakni finansial negara, komunikasi politik, etika politik, serta perjalanan dinas luar negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam hal finansial negara, Hensa mencatat Prabowo banyak dicitrakan menyoroti kas negara dalam setiap pidatonya. Ia mengatakan Prabowo banyak menyampaikan banyak hal, tetapi ujungnya seperti bicara tentang soal kondisi negara yang sedang tidak punya uang.
"Beberapa kali dalam pidatonya seperti pada saat membicarakan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, koruptor akan diampuni, bicara soal sawit, jadi presiden tidak enak, itu adalah pesan komunikasi yang ingin ia sampaikan bahwa negara sedang tidak memiliki uang dan ingin negara punya uang lebih," kata Hensa dalam keterangan tertulisnya, 24 Januari 2025.
Menurut Hensa, program-program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis dan pelunasan utang UMKM rata-rata merupakan program yang bersifat spending. Sementara satu-satunya program Prabowo yang justru berpotensi mendatangkan uang, yakni penyesuaian tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen, justru malah dibatalkan.
"Kondisi negara yang tidak punya uang ini akhirnya memang membuat beberapa program terhambat, seperti makan bergizi gratis yang hanya berbudget Rp 71 triliun, ditengarai hanya sampai Juni. Lalu bagaimana membiayai program-program lainnya termasuk UMKM dan lain-lain?" kata Hensa.
Selain itu, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini menyoroti Prabowo beberapa kali menggaris bawahi betapa tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu membuat peran oligarki di Indonesia sulit dihilangkan hingga saat ini.
"Peran oligarki ini menjadi sangat tinggi karena begitu menjamurnya money politics selama terjadinya demokrasi di Indonesia. Tetapi, bila kemudian ini menjadi alasan pemilihan tidak langsung kembali terjadi tentu saja tidak tepat," kata Hensa.
Hensa juga menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mendapat anggaran tambahan hingga Rp 48,8 triliun. Menurut dia, biaya-biaya seperti ini yang membuat Prabowo memang harus mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Maka memang sangat wajar dan saya mendukung sekali instruksi dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa akan mengevaluasi PSN pada jaman Pak Jokowi," kata Hensa.
Komunikasi Politik
Dalam isu komunikasi politik, salah satu yang disorot Hensa adalah komunikasi yang akrab antara Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Menurut dia, hal seperti ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana presiden baru dan presiden sebelumnya akrab.
"Yang jelas komunikasi yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Ada mantan Presiden dan Presiden yang baru berkomunikasi dengan baik," kata Hensa.
Menurut Hensa, ini membuat misteri tersendiri bagi masyarakat. Ia mengatakan bukan tidak mungkin masyarakat akan menyimpulkan hubungan keduanya bisa baik karena beberapa kemungkinan.
"Apakah hubungan baik itu lantaran ada Gibran, anak Jokowi, yang menjadi wapres atau memang ada kesepakatan keberlanjutan program dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang ditandai dengan banyak yang menjadi menteri Pak Jokowi dikombinasi Pak Prabowo? Atau ada hal-hal lain?" kata Hensa.
Namun, ia juga menyoroti hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Ia tidak melihat keduanya intens berkomunikasi.
"Sampai hari ini mungkin kita tidak pernah menyaksikan ada perbincangan yang serius antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Hensa. "Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya ke kita. Ini tadi saya sebutkan, ada komunikasi yang baik sekali antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi apakah ada komunikasi yang baik antara Prabowo dengan anaknya Jokowi itu masih misteri.”
Hensa juga menyoroti soal komunikasi terkait program makan bergizi gratis, terutama soal pendanaan yang beberapa pihak sempat bicarakan.
"MBG sangat percaya diri akan dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau ingin dicoba dibantu daripada program berjalan tidak karuan, ya memang harus rendah hati pemerintah atau penguasa meminta tolong kepada masyarakat untuk membantu," ujar Hensa.
Soal etika politik, Hensa mengatakan sejak Prabowo menjabat sebagai presiden, banyak pernyataan para pejabat yang mesti dievaluasi. Misalnya, ketika Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta anggaran Rp 20 triliun, kasus Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang menghina penjual es teh, video viral patwal mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, hingga demo ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
"Kemudian ada lagi diangkatnya pendengung oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Menteri Meutya Hafid mengatakan tidak tahu latar belakangnya status yang diangkat. Itu sangat berbahaya tentunya. Kalau Menteri Komunikasi tidak tahu latar belakangnya, terutama kalau itu teroris itu bahaya sekali.," kata Hensa.
Hensa juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo sebelum ke India pada 24 Januari 2025. Sejak 100 hari Prabowo berkuasa, perjalanan luar negeri sudah memakan seperempat waktu dari masa kerjanya sebagai presiden.
"Jadi dalam 100 hari, Pak Prabowo itu melakukan perjalanan luar negeri selama 23 hari. Hampir seperempat dari dia berkuasa. Itu dia melakukan perjalanan luar negeri. Yang mana itu bagus-bagus saja. Baik-baik saja walaupun beberapa ada kontroversi," kata Hensa.
Ia melihat rute perjalanan luar negeri Prabowo terlihat mengikuti jejak Jokowi dengan mendatangi Cina saat pertama kali melakukan dinas dan Amerika Serikat setelahnya.
Hensa menilai Prabowo terlihat masih mengikuti Jokowi dengan menempatkan Cina sebagai mitra strategis Indonesia. Hal ini bisa jadi dilihat karena Jokowi yang memiliki hubungan baik dengan Cina.
"Yang memiliki hubungan baik dengan Cina sudah menjadi rahasia umum adalah Pak Jokowi," kata Hensa.
Hensa pun tak menampik jika masyarakat masih menunggu reshuffle kabinet di 100 hari Prabowo. Menurut dia, reshuffle ini layak ditunggu berkaca dari beberapa hal yang kontroversial di antara pejabat kabinet serta penghematan APBN.
"Tentang reshuffle, kalau kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu," kata Hensa.
