1 hour ago
14
REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Kualitas lingkungan Indonesia pada 2026 secara umum masih berada dalam kategori baik. Namun, capaian tersebut menyimpan persoalan serius: kualitas lingkungan sangat timpang antarwilayah dan pengalaman warga belum sepenuhnya sejalan dengan data pembangunan yang menunjukkan perbaikan.
Temuan itu terungkap dalam Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Kualitas Lingkungan di Indonesia yang dilakukan Indopol Survey & Consulting pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Survei melibatkan 1.230 responden di 38 provinsi.
Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting, Ratno Sulistiyanto, mengatakan indeks kualitas lingkungan (IKL) nasional berada di angka 67,54 atau masuk kategori B (baik). Meski demikian, skor tersebut masih relatif dekat dengan batas bawah kategori baik yang berada di angka 61.
"Artinya, kita memang berada dalam kategori baik, tetapi ruang perbaikannya masih sangat besar," kata Ratno dalam pemaparan hasil survei yang digelar bersama Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (LAPORA) FISIP Universitas Brawijaya, Malang.
Survei mengukur kualitas lingkungan melalui tiga dimensi utama, yakni air bersih, kualitas udara, dan pengelolaan sampah. Dari ketiganya, kualitas udara memperoleh skor terendah, yakni 66,8. Berikutnya pengelolaan sampah dengan skor 67,2 dan air bersih 68,7.
Namun, persoalan paling mencolok terlihat ketika skor nasional tersebut dibedah berdasarkan wilayah. Lima provinsi bahkan mencatatkan kategori sangat baik.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan skor tertinggi, yakni 91,65. Posisi berikutnya ditempati Bengkulu dengan 88,00, Nusa Tenggara Timur 85,62, Aceh 82,67, dan DI Yogyakarta 80,37.
Di sisi lain, sebanyak 11 provinsi masih berada dalam kategori cukup. Kalimantan Utara mencatat skor terendah dengan 53,33, disusul Papua 55,97, Kalimantan Timur 56,07, Papua Barat 57,67, dan Bali 59,47.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa predikat "baik" secara nasional belum menggambarkan pengalaman lingkungan yang dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Wilayah aglomerasi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur juga cenderung berada di kelompok bawah kategori baik. Menurut Indopol, kondisi tersebut mengindikasikan tekanan lingkungan perkotaan yang cukup nyata.
Warga Merasa Begitu-Begitu Saja
Selain kesenjangan antarwilayah, survei menemukan paradoks dalam pembangunan lingkungan. Perbaikan indikator infrastruktur belum otomatis membuat masyarakat merasakan perubahan yang sama dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya, data BPS menunjukkan akses terhadap air bersih telah melampaui 90 persen. Namun, dalam survei Indopol, sekitar 50 hingga 58 persen masyarakat menilai berbagai indikator lingkungan di sekitar mereka masih berada pada kategori sedang atau tidak banyak berubah dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara data administratif dengan pengalaman langsung masyarakat.
"Yang menarik, masyarakat tidak selalu melihat perbaikan infrastruktur sebagai perbaikan kualitas lingkungan yang mereka rasakan sehari-hari," ujar Ratno.
Di sisi lain, perhatian publik terhadap persoalan lingkungan ternyata cukup tinggi. Sebanyak 52,4 persen responden menilai isu lingkungan penting hingga sangat penting bagi kehidupan keluarga mereka.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan proporsi masyarakat yang menilai kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya buruk, yang hanya 6,6 persen.
Dengan demikian, kepedulian masyarakat tampaknya tidak semata-mata muncul karena mereka sedang menghadapi lingkungan yang buruk secara langsung. Kesadaran terhadap risiko jangka panjang juga menjadi pendorong perhatian publik terhadap isu lingkungan.
Ketika responden ditanya mengenai persoalan lingkungan yang paling mendesak di sekitar tempat tinggal, sampah dan limbah menempati posisi teratas dengan 29,2 persen.
Berikutnya adalah pencemaran air sebesar 21,2 persen, perubahan iklim dan cuaca ekstrem 15,5 persen, serta pencemaran udara 15,4 persen.
Menurut Indopol, terdapat sejumlah isu yang perlu diperkuat dalam pengukuran berikutnya, terutama perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Kedua isu tersebut belum secara eksplisit masuk ke dalam tiga dimensi IKL yang digunakan dalam survei kali ini.
Temuan survei memperlihatkan persoalan lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat justru berkaitan dengan problem sehari-hari. Sampah, limbah, pencemaran air, dan kualitas udara menjadi isu yang paling mudah dirasakan warga.
Karena itu, Indopol merekomendasikan pemerintah memperkuat pengendalian pencemaran sumber air, sekaligus mengubah tata kelola sampah dari pola TPA konvensional menuju sistem yang lebih berkelanjutan, termasuk sanitary landfill dan waste-to-energy.
Pengendalian emisi di kawasan padat penduduk juga dinilai perlu diperketat. Pada saat yang sama, pemerintah pusat perlu memberikan afirmasi anggaran kepada provinsi yang masih berada dalam kategori cukup.
Kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim serta pengendalian alih fungsi lahan juga dinilai perlu diperluas.
Sementara dari sisi masyarakat, partisipasi melalui pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), pengawasan bersama terhadap sumber air, dan dukungan terhadap kebijakan adaptasi iklim menjadi bagian penting dari perbaikan kualitas lingkungan.
Survei dilakukan menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling secara berjenjang dari provinsi hingga kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan RT.
Responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi berdasarkan data BPS 2025. Survei memiliki margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan pengendalian kualitas melalui spot check, call back responden, serta dokumentasi foto ber-GPS.
Rilis hasil survei tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan LAPORA FISIP Universitas Brawijaya dan bersamaan dengan soft launching Dashboard Integrated Social & Policy Intelligence (ISPI) FISIP UB.
