Tak Bisa Lagi Bohong! Portal Perlinsos Bikin Penerima Bansos Fiktif Ketahuan, Ratusan Triliun Disebut Salah Sasaran

Ilustrasi antrian bansos. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan uji coba sistem digital terbaru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bernama Portal Perlinsos. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dipilih sebagai daerah percontohan melalui dua desa yakni Kemiren dan Lateng. Sistem ini digadang-gadang akan menjadi solusi permanen atas persoalan klasik salah sasaran dalam penyaluran bansos.

Selama ini, pemerintah menghadapi persoalan mistargeting atau salah sasaran bansos yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Salah penyaluran itu mencakup berbagai skema bantuan mulai dari LPG, BBM, listrik, pangan, pupuk, hingga perumahan.

Dengan hadirnya Portal Perlinsos, pemerintah ingin memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang tepat. Tidak ada lagi penerima bantuan yang sebenarnya mampu, sementara masyarakat miskin justru terabaikan.

Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menegaskan bahwa konsep bansos digital menekankan keterbukaan dan keadilan.

“Kalau seseorang mengajukan bantuan dari uang rakyat, maka fair jika negara meminta akses data untuk memverifikasi. Prinsipnya transparan dan adil,” tegas Rahmat saat sosialisasi di Aula Menak Djinggo, Banyuwangi, baru baru ini.

Ia mengibaratkan bansos seperti “permen bagi orang yang kekurangan gula”. Mereka yang merasa membutuhkan harus berani mengajukan, tetapi juga siap diperiksa datanya.

Banyuwangi dipilih bukan tanpa alasan. Daerah ini dinilai paling siap secara infrastruktur digital. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi pada 2024 mencatat skor 4,50 dari skala 5—tertinggi untuk kategori kabupaten di Indonesia.

SPBE menilai kesiapan digital suatu daerah dari aspek tata kelola, layanan publik, hingga integrasi data. Banyuwangi dengan jaringan internet yang sudah menjangkau desa-desa menjadi lokasi ideal untuk pilot project bansos digital.

Asdep Keterpaduan Layanan Digital Nasional KemenPANRB, Adi Nugroho, menekankan bahwa keunggulan utama Portal Perlinsos adalah integrasi data lintas lembaga. Tidak hanya mengandalkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sistem ini juga akan memeriksa data dari:

✓ BPJS Ketenagakerjaan : status pekerjaan dan penghasilan
✓ BPJS Kesehatan : klaim penyakit kronis atau katastrofik
✓ ATR/BPN : kepemilikan tanah
✓ Polri : data kendaraan bermotor
✓ Bank-bank Himbara : jejak transaksi keuangan dan kredit

Dengan skema ini, individu yang tidak layak akan langsung terdeteksi. Misalnya, seorang pegawai BUMD bergaji tetap tetapi tetap mengajukan bansos, maka sistem otomatis menolaknya dan memprioritaskan warga yang lebih membutuhkan.

Lebih jauh, sistem ini juga mampu merespons keadaan darurat. Korban bencana yang kehilangan aset atau pekerjaan bisa segera masuk kategori penerima bansos setelah diverifikasi data lintas sektor.

Kolaborasi Lintas Instansi

Agar pertukaran data berjalan cepat, pemerintah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Dengan platform ini, lembaga tidak lagi perlu membuat puluhan perjanjian kerja sama secara manual. Cukup melalui satu jalur sah dan aman.

✓ KemenPANRB : merumuskan tata kelola dan kebijakan
✓ Komdigi : penyedia infrastruktur digital
✓ BSSN : menjamin keamanan data

Meski berbasis teknologi mutakhir, pemerintah menegaskan uji coba bansos digital dilakukan bertahap. Portal Perlinsos akan diuji secara terbatas terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan infrastruktur, respons masyarakat, hingga validitas formula kelayakan.

Masyarakat yang mendaftar akan diverifikasi datanya. Hanya mereka yang memenuhi kriteria yang akan menerima bansos. Untuk menjaga ketertiban sosial, warga yang tidak lolos tidak akan diberitahu secara langsung.

Portal Perlinsos diyakini mampu menjawab permasalahan salah sasaran bansos yang sudah menahun. Dengan data yang terintegrasi lintas sektor, keadilan sosial bisa lebih nyata dirasakan.

Ke depan, bukan hanya bansos tunai, tetapi juga subsidi energi, pendidikan, hingga kesehatan dapat dialokasikan lebih tepat sasaran.

“Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan reformasi sosial. Kita ingin membangun sistem yang transparan, adil, dan akuntabel,” tegas Adi Nugroho. Aris Arianto