Tak Main-main, Sekarang Kasus Keracunan Jadi “Urusan” Polisi

Ilustrasi keracunan makanan | kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Lantaran terjadi makin massif, kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sekarang menjadi “urusan” polisi. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi setelah lonjakan kasus keracunan siswa di berbagai daerah dinilai sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah menurunkan tim untuk mengecek langsung dugaan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan keracunan tersebut. “Kami sudah memerintahkan jajaran turun ke lapangan untuk mendalami satu per satu laporan,” ujarnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (26/9/2025). Ia memastikan setiap perkembangan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

Kasus keracunan yang dihubungkan dengan menu MBG memang terus bermunculan sejak program ini digulirkan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan hingga akhir September 2025 sedikitnya ada 6.452 kasus keracunan. Sementara versi pemerintah—melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan dan BPOM—menyebutkan korban di kisaran 5.000 orang. Catatan Tempo bahkan menyebut sejak 12 Agustus hingga 18 September 2025, 978 siswa sempat dirawat di rumah sakit dengan gejala mulai dari diare, gatal-gatal, mual, muntah hingga sesak napas.

Lima provinsi disebut menjadi penyumbang angka tertinggi keracunan MBG. Jawa Barat mencatat 2.012 kasus, disusul DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. Koordinator JPPI Ubaid Matraji menjelaskan sempat ada penurunan kasus pada Juni, tetapi angkanya kembali melonjak sejak Juli bersamaan dengan intensifnya distribusi menu MBG. “Begitu program digeber, angka kasusnya langsung melonjak sampai ribuan,” ujarnya saat rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Salah satu kasus terbaru terjadi di Lombok Barat, NTB. Polresta Mataram sedang menelusuri dugaan pelanggaran pidana dalam insiden keracunan siswa SDN 1 Nyurlembang dan SDN 1 Selat. Kepala Unit Tipidter Satreskrim Polresta Mataram Ipda Imamul Akhyar menyebut pihaknya sudah memeriksa pelapor, pihak dapur, penyedia lahan, ahli gizi, serta mengambil sampel makanan. “Dari hasil pemeriksaan awal, pengelola mengaku telah memasak sesuai SOP dan tidak menggunakan bahan basi, namun penyelidikan tetap berlanjut,” jelasnya.

Polisi juga mendata setidaknya ada 20 siswa menjadi korban, masing-masing 17 dari SDN 1 Selat dan 3 dari SDN 1 Nyurlembang. Sejumlah saksi tambahan akan dipanggil untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau tindak pidana. “Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Imam.

Langkah kepolisian ini diharapkan menjadi titik balik penanganan program MBG agar lebih aman bagi anak sekolah. DPR melalui Komisi IX sebelumnya juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas program ini, sembari memastikan anak-anak tetap mendapat gizi yang layak tanpa mengorbankan keselamatan mereka. [*] Disarikan dari sumber berita media daring